Gardaasakota.com.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengapresiasi capaian kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rapat kerja bersama jajaran direksi bank tersebut. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai realisasi kinerja BPR tahun 2024, yang berhasil melampaui target pendapatan dan turut menyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam laporan yang disampaikan, target pendapatan BPR tahun 2024 sebesar Rp7 miliar berhasil terlampaui dengan pencapaian Rp9,5 miliar. “Alhamdulillah, ini menunjukkan peningkatan yang patut dibanggakan,” ujar anggota Komisi III DPRD NTB, H Muhammad Aminurlah, SE., kepada wartawan, Senin 14 Juli 2025.
Selain capaian pendapatan, rapat juga menyoroti pentingnya peran BPR Syariah dalam mendukung pelaku UMKM, petani, dan nelayan. DPRD mendorong agar program subsidi bunga pinjaman bagi petani terus dilanjutkan dan diperluas ke wilayah lain.
“Subsidi bunga ini sudah mulai diterapkan di Lombok Utara dan Lombok Barat sejak tahun 2024. Besarannya sekitar 1,5% dari pinjaman pokok. Ini sangat membantu petani, apalagi dengan tingginya biaya produksi dan harga obat-obatan pertanian,” jelas anggota DPRD NTB dari Dapil Bima-Dompu tersebut.
Program subsidi bunga ini merupakan inisiatif pemerintah daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, tanpa persyaratan rumit bagi petani. Melalui skema ini, petani hanya menanggung bunga sangat rendah, sekitar 0,5% atau bahkan lebih kecil, dari bunga normal sekitar 2%.
DPRD mendorong agar program subsidi ini diterapkan secara lebih luas, termasuk di wilayah Pulau Sumbawa, dengan harapan seluruh kabupaten/kota bisa menyesuaikan APBD masing-masing untuk memberikan dukungan nyata kepada sektor pertanian dan perikanan.
“Kalau provinsi juga bisa ikut mendukung, tentu akan lebih baik, karena ada 10 kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya lagi.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan provinsi maupun kota yang memiliki saham di BPR Syariah sangat diharapkan untuk memperkuat keberlanjutan program ini.
Dalam rapat kerja ini hadir Direktur Utama BPR NTB beserta jajaran direksi lainnya, serta anggota Komisi III DPRD yang membidangi ekonomi dan keuangan daerah. (GA. Im*)
