Sekolah Rakyat NTB: Terobosan Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM.,

Gardaasakota.com.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Sosial terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dengan pendekatan yang lebih konkret: penyediaan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 (kategori termiskin) dengan konsep asrama penuh dan pembiayaan total dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM., dalam keterangannya menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pendidikan formal, melainkan bentuk intervensi sosial dan kultural untuk memutus rantai kemiskinan struktural.

“Ini bukan sekolah unggulan berbasis prestasi seperti Sekolah Garuda, tapi benar-benar untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Semua kebutuhan mereka ditanggung, mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal, hingga perlengkapan belajar,” jelasnya usai bincang Kamisan yang digelar Dinas Kominfotik NTB dengan tema “Seberapa Penting Sekolah Rakyat di NTB”, Kamis 24 Juli 2025.

Empat Lokasi Tahap Awal, Target 1.000 Siswa

Untuk tahap pertama, ada empat lokasi Sekolah Rakyat yang sudah berjalan:

  • Sentra Paramita (Lombok Barat) – jenjang SMP, 100 siswa
  • Eks AKTOR (Lombok Timur) – jenjang SMP, 125 siswa
  • SKB Gunungsari dan BLK Lemek – jenjang SD

Setiap siswa menjalani pendidikan selama satu tahun di sekolah rakyat, sebelum ditransfer ke sekolah formal umum. “Model ini fleksibel, tapi kami pastikan proses adaptasi dan pendampingan psikososial tetap jalan. Anak-anak ini datang dari latar belakang sulit, jadi butuh pendekatan khusus,” tambah Nunung.

Dukungan Kementerian: Anggaran Rp300 Miliar per Sekolah

Kabar baik lainnya, Kementerian Sosial telah meng-approve pembangunan tahap kedua yang direncanakan dimulai Agustus 2025, diawali dengan peletakan batu pertama di Pandai, Bima. Masing-masing sekolah akan dibangun di atas lahan minimal 5 hektare, dengan anggaran mencapai Rp300 miliar per unit, seluruhnya ditanggung oleh Kemensos.

Selain di Pandai, sejumlah kabupaten seperti Lombok Barat, Sumbawa, dan KLU juga masuk daftar prioritas pembangunan. “Idealnya satu sekolah rakyat di setiap kabupaten. Tapi kendala lahan masih jadi persoalan utama, terutama di daerah perkotaan,” kata Nunung.

Pendaftaran Ketat dan Terverifikasi

Calon peserta didik direkrut berdasarkan data desil yang dihimpun Dinas Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tidak ada tes akademik, melainkan seleksi berdasarkan profil keluarga dan kondisi sosial ekonomi.

“Kalau dia sudah masuk desil 1, otomatis lolos. Tapi untuk desil 2, tetap diverifikasi. Bahkan satu keluarga bisa mendaftarkan lebih dari satu anak, tidak dibatasi. Karena ini murni untuk pemutusan rantai kemiskinan,” jelasnya.

Dinas Sosial juga menyediakan cadangan peserta sebesar 10% untuk mengganti siswa yang mengundurkan diri karena belum siap secara mental untuk hidup di asrama. “Ada tujuh anak mundur, kebanyakan karena belum siap jauh dari orang tua. Tapi langsung kami ganti dari daftar cadangan,” imbuhnya.

Sekolah Rakyat Juga Menyediakan Hak Bermain dan Bimbingan Psikologis

Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat juga dipersiapkan sebagai ruang tumbuh kembang anak. Mereka tak hanya mendapat pendidikan akademik, tapi juga bimbingan psikososial, rekreasi, serta akses kesehatan.

“Anak-anak tetap bisa bermain, punya waktu bersosialisasi, dan kami juga siapkan dukungan psikologis. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan rasa aman mereka,” ujar Nunung.

Harapan Besar: Membangun Generasi Tangguh dari Akar Rumput

Program ini menjadi wajah baru dalam pendekatan penanganan kemiskinan di NTB. Bukan lagi bantuan instan, tapi investasi jangka panjang melalui pendidikan. Dengan target lebih dari 1.000 anak miskin ekstrem, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan keluar bagi keluarga yang selama ini tertinggal dari akses pendidikan dan kehidupan layak.

“Kami butuh dukungan semua pihak, terutama dari kabupaten/kota untuk menyiapkan lahan dan berkoordinasi aktif. Ini langkah besar dan sangat berarti bagi masa depan NTB,” tutup Kadis Sosial Nunung Triningsih. (GA. Ese*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page