Gardaasakota.com.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut hangat kehadiran dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini dinilai sebagai “jihad sosial” pemerintah untuk menghadirkan keadilan pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem di berbagai pelosok Indonesia, termasuk NTB.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra Nunung Triningsih, MM., menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Di NTB sendiri, sekolah ini telah dibuka di beberapa titik seperti Sentra Paramita Mataram, BLK Lenek di Lombok Timur, dan SKB Lombok Barat.
“Program ini bukan hanya menghadirkan pendidikan, tapi menjadi alat pemutus rantai kemiskinan. Prioritas utama siswa adalah mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2, yakni kategori miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSEN),” terang Kadis Sosial di acara Diskusi Kamisan yang digelar Diskominfotik NTB di Media Center, Kamis 24 Juli 2025.
Ia menyebutkan, sekolah ini hadir dengan model pendidikan inklusif dan kolaboratif lintas kementerian. Dari Kementerian Sosial, Pendidikan, hingga PU, semua terlibat langsung. Pemerintah daerah sendiri diberi mandat untuk menyiapkan lahan, fasilitas makan, dan memfasilitasi rekrutmen siswa.
Data BPS mencatat, NTB sebelumnya berada pada posisi ke-8 dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi secara nasional pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, peringkat NTB membaik ke posisi ke-12. Menurut Nunung, hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah sudah mulai membuahkan hasil.
Akademisi dan Pengamat Sosial, Dr H Sirajul Hadi, M.Pd., menyambut positif hadirnya Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat adalah solusi strategis dalam jangka panjang.
“Ini bukan sekadar sekolah biasa. Ini bentuk kehadiran negara secara nyata, jihad sosial dalam memutus transmisi kemiskinan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Dr. Asrin, M.Pd., pengamat pendidikan sekaligus dosen di salah satu perguruan tinggi di NTB, menyebut bahwa Sekolah Rakyat adalah solusi tepat untuk menjangkau anak-anak usia sekolah yang selama ini terhambat karena faktor ekonomi dan budaya.
“Program ini ibarat sinar bagi mereka yang selama ini terjebak dalam gelapnya kemiskinan. Tapi harus ada manajemen yang kuat, kurikulum yang adaptif, dan komitmen dari semua pihak agar program ini benar-benar mencetak generasi emas 2045,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr Asrin juga mendorong adanya sensus kecerdasan untuk mendeteksi potensi anak-anak sejak dini. Ia berpendapat bahwa banyak anak-anak dari keluarga miskin yang memiliki kecerdasan luar biasa namun tidak tersentuh oleh sistem pendidikan konvensional.
Di NTB, tahap pertama program Sekolah Rakyat telah dimulai dengan 4 rombel setingkat SMP di Sentra Paramita, dengan 100 siswa (50 laki-laki dan 50 perempuan), serta dua sekolah SD di Lombok Barat dan Lombok Timur. Sementara tahap kedua akan dibuka di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara. Namun, Kota Mataram belum menjadi lokasi pelaksanaan karena kendala lahan.
“Meski belum hadir di Mataram, kita tetap optimis. Ada pertimbangan khusus dari pusat, dan kita tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Nunung. (GA. Ese*)
