Gardaasakota.com.- Harapan masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki perguruan tinggi negeri sendiri semakin mendekati kenyataan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima segera hadir sebagai kampus negeri pertama di kawasan ini, setelah Pemerintah Kabupaten Bima resmi menghibahkan lahan seluas 9,6 hektar di eks-Kampus Vokasi, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo.
Hibah lahan ini jauh melampaui persyaratan minimum pendirian IAIN yang hanya 5 hektar. Langkah ini diapresiasi tinggi oleh tim verifikasi dari tiga kementerian, yakni Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang hadir langsung di lokasi untuk melakukan verifikasi faktual, Kamis (24/7/2025).
“Ini adalah langkah besar dan bersejarah menuju pendirian IAIN Bima. Kami berterima kasih atas komitmen luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Bima,” ungkap Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, Ketua Komite Pendirian IAIN Bima, saat mendampingi tim verifikasi melakukan peninjauan lapangan.
Turut mendampingi Prof. Thib Raya dalam komite pendirian adalah sejumlah tokoh akademisi ternama seperti Prof. Dr. H. Muhammad, Prof. Dr. Bahtiar, Prof. Dr. Ismail, Prof. Dr. Syarifudin, Prof. Dr. Gazali, dan Dr. H. Yudin Citriadin. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dan kekuatan akademik di balik rencana besar ini.
Tim Verifikasi: Apresiasi dan Berikan Catatan
Ketua Tim Verifikasi dari Kemenag RI, Djohan Soefi, SE, menyatakan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan kondisi lahan dan aset sesuai dengan dokumen kepemilikan yang diajukan. Ia juga mengingatkan pentingnya pengamanan aset agar tidak berpolemik di masa mendatang.
“Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Bima yang telah memenuhi bahkan melampaui syarat minimal. Ini adalah langkah strategis untuk masa depan pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia,” ujar Djohan.
Tim verifikasi menyampaikan sejumlah dokumen yang masih perlu dilengkapi sebagai bagian dari proses administrasi lanjutan. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah pemaparan hasil verifikasi kepada Menteri dan penyusunan naskah akademik untuk penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pendirian IAIN Bima.
Pemerintah Kabupaten Bima All Out
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra, Fatahullah, S.Pd, pihak Pemkab Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Suryadin, M.M, menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi tim pusat.
Turut hadir dalam kunjungan lapangan sejumlah pejabat daerah lintas instansi, di antaranya Kepala Bidang Aset BPKAD, Dinas Perkim, Inspektorat, Dinas Dikbudpora, Bappeda, serta Bagian Umum dan Hukum Setda Kabupaten Bima. Tim juga didampingi oleh para direktur dan pejabat dari Ditjen Pendis, Biro Hukum dan Organisasi, serta Subdit Kelembagaan Kemenag.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pusat maupun daerah, pendirian IAIN Bima bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan tonggak sejarah bagi kemajuan pendidikan Islam dan pemberdayaan generasi muda di Pulau Sumbawa. (GA.212)
