Gardaasakota.com.-Setelah menyoroti ketimpangan dan komersialisasi layanan kesehatan di wilayah Bima dan Kota Bima, Ners Ijhul, salah satu akademisi keperawatan dan pembimbing penelitian di STIKES Yahya Bima, kembali mengeluarkan kritik tajam terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah.
Kritik tersebut didasarkan pada komparasi hasil penelitian mahasiswa STIKES Yahya Bima selama tiga tahun terakhir (2023-2025) yang mengungkap berbagai permasalahan mendasar dalam mutu pelayanan di rumah sakit dan puskesmas daerah.
Dari hasil analisis lebih dari 60 skripsi dan laporan penelitian mahasiswa, ditemukan bahwa persoalan yang paling sering muncul adalah rendahnya mutu layanan, ketidakpuasan pasien, serta kurang optimalnya implementasi standar operasional prosedur (SOP) di fasilitas kesehatan.
Beberapa penelitian juga menyoroti lemahnya komunikasi terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien, keterbatasan sarana, serta beban kerja perawat yang tinggi akibat kekurangan SDM.
“Hasil penelitian mahasiswa selama tiga tahun terakhir menunjukkan pola yang konsisten. Persoalan utama di lapangan bukan semata soal fasilitas, tapi lebih pada manajemen mutu layanan dan orientasi sosial yang mulai bergeser ke arah ekonomi,” tegas Ners Ijhul, Sabtu (8/11/2025) saat ditemui seusai kegiatan diskusi akademik di STIKES Yahya Bima.
Menurutnya, sistem pelayanan kesehatan di Bima saat ini masih bersifat reaktif dan kuratif, belum berorientasi pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Padahal, transformasi layanan kesehatan nasional menghendaki penguatan layanan primer berbasis promotif dan preventif.
“Banyak puskesmas di Bima yang hanya menjadi tempat pengobatan, bukan pusat pembelajaran kesehatan masyarakat. Kegiatan promotif dan edukatif masih minim. Ini menunjukkan bahwa paradigma layanan belum berubah,” tambahnya.
Dari hasil penelitian mahasiswa di berbagai puskesmas ditemukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masih berada di angka 70–75%, di bawah target nasional 85%. Faktor penyebab utamanya meliputi keterbatasan waktu pelayanan, antrean panjang, dan kurangnya empati tenaga medis terhadap pasien.
Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa beban kerja perawat di RS jauh melebihi kapasitas ideal. Banyak tenaga perawat yang menangani lebih dari 10 pasien dalam satu shift, sehingga kualitas pelayanan dan komunikasi terapeutik menurun.
“Kita tidak bisa bicara mutu layanan kalau tenaga kesehatannya sendiri bekerja dalam kondisi kelelahan dan minim penghargaan. Pemerintah daerah harus berani melakukan redistribusi tenaga dan memberikan insentif yang manusiawi,” tegas Ners Ijhul.
Ia juga mengkritisi arah pembangunan fasilitas kesehatan yang kini lebih berorientasi profit, bukan lagi sepenuhnya pada nilai kemanusiaan. Beberapa kebijakan daerah dalam pengelolaan rumah sakit mulai memperlihatkan tren komersialisasi, seperti peningkatan tarif layanan tanpa peningkatan mutu dan pelayanan kelas sosial yang berbeda mencolok.
“Rumah sakit bukan perusahaan, dan pasien bukan pelanggan. Rumah sakit dan puskesmas adalah ruang sosial yang wajib menjamin keadilan dan keselamatan publik. Bila orientasi kesehatan berubah menjadi orientasi laba, maka nilai kemanusiaan dalam pelayanan akan tergerus,” pungkasnya.
Melalui kritik dan hasil penelitian mahasiswa, Ners Ijhul mendorong pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta pimpinan rumah sakit dan puskesmas di Bima agar menjadikan data hasil riset kampus sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menurutnya, transformasi layanan kesehatan hanya akan berhasil jika didukung oleh data lokal, bukan sekadar kebijakan seragam dari pusat.
“Penelitian mahasiswa adalah cermin kondisi nyata di lapangan. Dari situlah seharusnya kebijakan lokal disusun. Karena transformasi sejati harus lahir dari data, bukan dari wacana,” tandasnya. (GA. 212*)
