Gardaasakota.com.- Di sebuah ruangan sederhana di kantor UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Jawa Timur, tumpukan berkas, data penempatan, dan layar video aktivitas layanan seolah menjadi saksi betapa sibuknya dapur pengabdian bagi para pahlawan devisa negeri ini. Namun di tengah kesibukan itu, ada semangat yang tak pernah padam.
“Ini baru pertama kali kami dikunjungi oleh kawan-kawan media dari luar daerah, apalagi dari NTB. Biasanya yang datang pemerintah daerah, tapi kali ini wartawan. Ini luar biasa bagi kami,” ujar Plt Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Timur, Purwanti Utami, S.Sos., M.Si., dengan senyum bangga, mengawali sambutannya di hadapan rombongan Forum Wartawan Parlemen DPRD NTB, Diskominfotik, dan Disnakertrans NTB yang berkunjung dalam agenda Press Trip ke Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).
Kunjungan ini tak sekadar silaturahmi antar daerah, melainkan juga menjadi jembatan untuk memahami lebih dalam bagaimana Jawa Timur menjadi poros utama penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tanah air — sekaligus mitra penting bagi provinsi-provinsi pengirim PMI, termasuk Nusa Tenggara Barat.
79 Ribu PMI Berangkat dari Jawa Timur
Dari paparan Purwanti, data menunjukkan betapa besar kontribusi Jawa Timur dalam sektor ketenagakerjaan nasional. Pada tahun 2024, tercatat 79.339 PMI asal Jawa Timur berangkat bekerja ke luar negeri — angka tertinggi secara nasional, melampaui Jawa Barat, NTB, dan Lampung.
Namun, di balik kebanggaan itu, Purwanti tak menutup mata terhadap tantangan yang masih mengintai.
“Sebagian besar masih di sektor informal, seperti domestic worker. Ini PR besar kita bersama untuk mendorong SDM Indonesia agar lebih banyak terserap di jabatan-jabatan formal, seperti welder dan construction worker,” jelasnya.
Tantangan itu, menurutnya, bukan semata soal angka, tetapi juga soal kualitas dan perlindungan manusia di balik angka-angka tersebut.
LTSA Jatim: Pelayanan Satu Atap yang Benar-benar Hidup
Di ruang pelayanan yang disebut LTSA – Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia, setiap calon PMI bisa mengurus seluruh dokumen keberangkatannya hanya dalam satu hari — mulai dari verifikasi data, keimigrasian, hingga jaminan sosial tenaga kerja.
“LTSA kami satu-satunya yang punya loket cetak paspor imigrasi di tempat. Jadi one day service itu bukan slogan, tapi kenyataan,” tutur Purwanti.
LTSA Jawa Timur, bersama NTB dan Gianyar di Bali, merupakan tiga LTSA pertama di Indonesia yang didirikan Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017. Hubungan sejarah ini, kata Purwanti, menjadi simbol semangat yang sama antara Jatim dan NTB dalam memperkuat perlindungan PMI.
“Kami dan NTB punya semangat yang sama, memastikan perlindungan pekerja migran dimulai dari daerah. Itu kenapa perda kami juga mewajibkan perusahaan penempatan (P3MI) punya kantor cabang di Jawa Timur. Tujuannya semata-mata untuk melindungi PMI kita,” tegasnya.
Sisi Lain Pengabdian: Menjemput Jenazah dan Mencegah TPPO
Di balik kemegahan angka dan layanan digital, ada sisi kemanusiaan yang tak kalah menyentuh. Tahun 2024 saja, UPT Pelindungan Tenaga Kerja Jawa Timur memfasilitasi pemulangan 170 jenazah PMI, sebagian besar dari luar daerah.
“Semua gratis. Kami punya tiga ambulans, dua dari CSR Bank Jatim dan satu dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sehari bisa sampai tiga jenazah,” ujarnya lirih.
Di sisi lain, UPT ini juga aktif menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu operasi besar terjadi pada Januari 2022, ketika 101 calon PMI perempuan berhasil dicegah berangkat secara non-prosedural melalui Bandara Juanda.
“Dari jumlah itu, 36 orang berasal dari NTB. Ini bukti betapa pentingnya edukasi sampai ke tingkat desa, agar masyarakat tahu perbedaan antara penempatan resmi dan ilegal,” kata Purwanti.
Dari Bandara ke Desa, dari Shelter ke Harapan
Sebagai wilayah embarkasi sekaligus debarkasi, Jawa Timur tak hanya memberangkatkan PMI, tapi juga menjadi pintu pulang bagi ribuan pekerja migran dari berbagai provinsi. Di Bandara Juanda, petugas UPT membuka counter help desk untuk mendata dan membantu PMI yang baru pulang, termasuk yang mengalami masalah kesehatan atau sosial.
“Kadang mereka datang dalam keadaan sakit atau tanpa dokumen lengkap. Kami pastikan mereka aman dulu sebelum dipulangkan ke daerah asal,” kata Purwanti.
Selain itu, UPT Jatim memiliki shelter transit bagi PMI bermasalah atau deportan, serta mobil Simpadu PMI — kendaraan multifungsi yang menjangkau pelosok desa untuk sosialisasi, podcast, hingga edukasi bahaya TPPO.
Kerja Senyap, Dampak Besar
Sejak 2019, UPT Pelindungan Tenaga Kerja Jawa Timur telah menyandang predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Namun bagi Purwanti dan timnya, penghargaan bukanlah tujuan akhir.
“Kami ingin memastikan setiap pekerja migran, dari awal hingga pulang ke tanah air, merasa negara hadir untuk mereka,” ujarnya menutup pertemuan.
Dari cara Purwanti berbicara, tampak jelas bahwa pelindungan PMI bukan sekadar kebijakan, tapi panggilan nurani.
Dan di ruang kerja yang jauh dari sorotan kamera, para petugas di UPT Jatim terus bekerja — menjemput jenazah, mendampingi korban, mencegah TPPO, serta mengantarkan harapan baru bagi ribuan warga yang mencari nafkah di negeri seberang.
Kunjungan Press Trip ini menjadi momentum memperkuat sinergi antar daerah pengirim dan penempatan PMI, khususnya antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dua provinsi yang berbeda, namun berbagi semangat yang sama: menjaga martabat pekerja migran Indonesia. (GA.Ese*)
