Gardaasakota.com.-Kamis siang yang hangat di Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari, Kabupaten Malang, berubah menjadi forum diskusi penuh makna ketika rombongan Press Trip Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD NTB bersama jajaran Disnakertrans, Sekretariat DPRD dan Diskominfotik NTB disambut langsung oleh Kepala UPT BLK Singosari, Isman Widodo.
Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung santai namun padat makna itu, Isman menanggapi satu per satu pertanyaan para jurnalis tentang arah kebijakan pelatihan, kemitraan dengan industri, hingga kesiapan BLK dalam mendukung sektor pariwisata dan tenaga kerja daerah.
“Kita di BLK Singosari berupaya memfasilitasi setiap program pelatihan agar selaras dengan kebutuhan kawasan industri dan pariwisata. Semua program kami rancang agar menghasilkan SDM yang tidak hanya terampil, tapi juga siap pakai,” ujar Isman.
Fokus pada Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas
Menanggapi pertanyaan soal banyaknya peserta pelatihan dan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, Isman menegaskan bahwa BLK tidak sekadar mencetak lulusan, melainkan memastikan setiap kompetensi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan standar industri.
“Industri tidak akan menerima tenaga kerja hanya karena jumlahnya banyak. Mereka akan menerima jika kompetensinya sesuai dengan standar yang dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan besar di dunia pelatihan saat ini adalah mismatch antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri. Untuk itu, pihaknya terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai sektor.
Kemitraan dan Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam paparannya, Isman mengungkapkan bahwa BLK Singosari telah membangun jejaring komunikasi yang kuat melalui forum multipihak yang disebut NKPKG (National Ketenagakerjaan Pengembangan Kompetensi Group).
Forum ini melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, industri, akademisi, hingga masyarakat. Melalui forum tersebut, BLK dapat memperoleh masukan langsung tentang kebutuhan tenaga kerja yang aktual di lapangan.
“Di forum itu, kami duduk bersama: dari industri, universitas, PHI, asosiasi pekerja, sampai perwakilan daerah. Tujuannya satu, agar ada kesinambungan antara pelatihan dan penyerapan kerja,” jelasnya.
Selain itu, Isman juga menyinggung pentingnya memperkuat pelatihan berbasis wilayah, khususnya di kawasan yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Untuk daerah-daerah dengan potensi pariwisata, seperti kawasan Kawalan Jaji dan Kasih Mausari, kami dorong pelatihan yang lebih kontekstual, berbasis kebutuhan lokal. Misalnya, pelatihan hospitality, tour guide, atau pengelolaan destinasi wisata,” katanya.
Membangun Kepercayaan dan Keterbukaan Informasi
Sesi tanya jawab sempat menghangat ketika para wartawan FWP DPRD NTB menyinggung tentang isu komunikasi antara BLK, lembaga pelatihan swasta (LPK), dan industri. Menanggapi hal itu, Isman menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap kritik dan masukan.
“Kalau ada informasi atau masalah di lapangan, kami ingin segera tahu. Supaya bisa kami tindak lanjuti, dan langkah-langkah perbaikan bisa langsung dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, sistem pelaporan dan evaluasi di BLK kini semakin terbuka dan berbasis data, sehingga setiap kerja sama, baik dengan LPK maupun perusahaan, bisa dimonitor secara transparan.
BLK sebagai Mitra Strategis Pembangunan SDM
Dalam penutupnya, Isman menegaskan bahwa keberadaan BLK bukan hanya tempat pelatihan teknis, tetapi juga bagian dari ekosistem pembangunan sumber daya manusia nasional.
“Kami tidak hanya mencetak pekerja, tapi menyiapkan warga negara yang siap menghadapi perubahan dunia kerja. Karena dunia kerja hari ini menuntut bukan hanya keterampilan, tapi juga mental adaptif dan daya saing tinggi,” pungkasnya.
Sesi diskusi pun ditutup dengan apresiasi dari rombongan FWP DPRD NTB atas keterbukaan dan pemaparan Kepala UPT BLK Singosari. Pertemuan itu bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan ruang dialog antara dunia pelatihan, industri, dan media, yang bersama-sama memikirkan masa depan tenaga kerja Indonesia. (GA. Ese*)
