Gardaasakota.com.-Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, resmi melantik 34 kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan kepala Kemenhaj Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Prosesi pelantikan berlangsung di Masjid Al-Ikhlas, kantor Kemenhaj, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025), yang juga dilakukan secara daring di Ibukota provinsi masing masing bagi Kepala Kantor di tingkat Kabupaten dan Kota.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Garda Asakota, di Provinsi NTB beberapa nama terpilih sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah yakni untuk Kanwilnya yakni H. Lalu Muhammad Amin mantan Kabid PHU Kanwil Kemenag NTB.
Kemudian untuk jajaran Kabupaten dan Kota di NTB yakni Ikhwan Zulkifli, sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima, Eka Iskandar Zulkarnain, sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima.
Selanjutnya, Ardi Suzami Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sumbawa, Lalu Syamsul Hadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Tengah, kemudian Makinuddin Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Timur, dan HI. Suparlan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Utara.
Dalam amanatnya, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam tata kelola haji. Dahnil mengatakan Presiden menaruh perhatian besar pada upaya memastikan seluruh layanan haji bersih dari berbagai praktik penyimpangan.
“Presiden fokus pada integritas. Beliau ingin kementerian haji menjadi wajah integritas. Tidak boleh lagi ada praktik korupsi, manipulasi, atau penyimpangan lain dalam urusan perhajian,” ujar Dahnil.
Dahnil mengungkapkan bahwa sebelumnya para pejabat yang akan ditempatkan di wilayah dan daerah itu discreaning. Namun, Kemenhaj masih menghadapi dua dilema besar, yakni terkait kapasitas teknis serta integritas. Menurut dia, kebutuhan untuk segera mengisi struktur organisasi membuat proses screening belum bisa dijalankan secara sempurna.
“Ada dilema kapasitas teknis dan dilema integritas. Di sisi lain, kami juga dikejar tenggat. Berbeda dengan kementerian lain, kami punya jadwal yang ketat terkait pelaksanaan haji,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa Kemenhaj memiliki waktu kurang dari satu bulan untuk memenuhi kebutuhan struktur organisasi di level provinsi hingga kabupaten/kota. Karena itu, beberapa proses seleksi belum dapat dilakukan secara ideal.
“Kalau screening-nya belum sempurna, mohon dimaklumi. Setelah musim haji nanti, kami akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan,” ujar Dahnil.
Lebih lanjut, Dahnil juga menyebut sejumlah ASN baru akan segera bergabung untuk mengisi formasi di Kemenhaj. Dahnil juga melaporkan bahwa struktur utama di tingkat pusat telah rampung. “Untuk direktorat jenderal sudah terbentuk. Ada empat kedirjenan di Kemenhaj,” ujarnya. (GA. 212*)
