Gardaasakota.com.-Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan melalui penguatan sistem kesiapsiagaan kebencanaan yang terencana dan terintegrasi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat memimpin Rapat Koordinasi bersama unsur Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan di Mataram, Jumat (5/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya penguatan pengawasan sejak dini, terutama di wilayah-wilayah tujuan wisata yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas selama Nataru, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Ia menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB untuk mengaktifkan Command Center sebagai pusat kendali informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini yang terhubung langsung dengan BPBD kabupaten dan kota.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus dimulai dari tahap perencanaan yang matang. Penyusunan contingency plan kebencanaan menjadi instrumen kunci untuk memetakan skenario risiko, langkah penanganan, serta pembagian peran lintas sektor apabila terjadi bencana. Dengan perencanaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons secara cepat, tepat, dan terukur guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat maupun sektor pariwisata.
Gubernur Iqbal juga mendorong seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait untuk memperkuat koordinasi di tingkat kabupaten dan kota. Ia meminta agar setiap daerah menyusun rencana teknis dan langkah antisipatif secara komprehensif, menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi kerawanan masing-masing, sehingga pelaksanaan perayaan Nataru dapat berlangsung aman dan kondusif.
Berdasarkan evaluasi data statistik tahun-tahun sebelumnya, Gubernur menilai bahwa lonjakan aktivitas masyarakat lebih banyak terjadi di kawasan destinasi wisata dibandingkan aktivitas warga lokal secara umum. Oleh karena itu, peningkatan kewaspadaan dan mitigasi risiko difokuskan pada titik-titik wisata yang berpotensi menjadi pusat keramaian, sekaligus kawasan yang memiliki kerentanan bencana.
Dalam konteks tersebut, Gubernur menegaskan perlunya perhatian khusus melalui penyusunan perencanaan kontingensi yang spesifik untuk destinasi wisata. Langkah ini dinilai strategis tidak hanya untuk mengantisipasi bencana alam yang kerap terjadi pada periode akhir tahun, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara terhadap NTB sebagai destinasi yang aman dan siap menghadapi berbagai risiko.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur NTB secara tegas menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB untuk segera menggelar rapat khusus bersama para pemangku kepentingan terkait. Dalam waktu satu hingga dua hari, rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan contingency plan kebencanaan yang terfokus pada kawasan-kawasan tujuan wisata, baik skala nasional maupun internasional.
Melalui langkah-langkah terstruktur ini, Pemerintah Provinsi NTB berupaya memastikan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga aman, terkendali, dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis perencanaan dan kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keselamatan publik sekaligus melindungi sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. (*)
