Gardaasakota.com.-Pemerintah Kota Bima menegaskan posisi strategisnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi lintas daerah dalam agenda pembangunan. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, saat menerima kunjungan Dinas Kominfotik NTB bersama sejumlah wartawan pada Senin, 22 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Muhammad Hasyim menekankan bahwa Kota Bima memiliki keteguhan sikap untuk selalu sejalan dan mendukung program-program strategis Pemerintah Provinsi NTB. “Pada umumnya, Kota Bima berketeguhan hati bahwa Kota Bima ini adalah bagian dari NTB. Sehingga program-program apa pun yang diluncurkan, Insyaallah akan didukung penuh oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah Program Desa Berdaya, yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB. Menurut Hasyim, program ini memiliki cetak biru yang sangat kuat dan visioner karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
“Kalau kita membaca cetak biru Program Desa Berdaya dari Pemprov NTB, ini adalah program yang luar biasa. Karena pada intinya, kemiskinan tidak bisa dihentaskan hanya oleh pemerintah saja. Rakyat yang mengalami kemiskinan itu harus memiliki inovasi dan kekuatan sendiri untuk keluar dari kondisi tersebut,” tegasnya.
Komitmen Kota Bima dalam menyukseskan Program Desa Berdaya tersebut diwujudkan melalui implementasi di dua wilayah, yakni Jatibaru dan Ntobo. Hasyim menjelaskan, pemberdayaan di Kelurahan Ntobo lebih diarahkan pada penguatan UMKM tenun sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya lokal.
“Ke depan, dalam cetak biru provinsi, Ntobo diarahkan sebagai desa spesial pelestarian Tenun Bima. Tantangannya adalah inovasi motif dan penguatan kualitas, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikolaborasikan bersama Pemprov NTB,” jelasnya.
Sementara itu, wilayah Jatibaru lebih difokuskan pada pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Namun demikian, Hasyim menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berbicara tentang destinasi fisik semata, melainkan juga perubahan pola pikir masyarakat.
“Yang perlu diperkuat adalah mindset teman-teman Pokdarwis, bagaimana membangun kultur menerima tamu, termasuk wisatawan mancanegara, dengan sikap terbuka dan ramah,” ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, H. Sukarno, S.H, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Dinas Pariwisata lebih banyak mengambil peran melalui pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). “Pendekatan kami melalui Pokdarwis. Walaupun mereka bergerak secara parsial, tetapi mereka menjadi penggerak di kantong-kantong wisata dan ikut menjaga serta mengembangkan potensi destinasi,” tuturnya.
Ia mencontohkan kawasan Kolo sebagai salah satu destinasi yang telah menunjukkan peran aktif Pokdarwis dalam perawatan dan promosi wisata. Selain itu, potensi desa lain seperti Nitu, Jatibaru, dan Ntobo dinilai memiliki kekhasan yang dapat dikembangkan, mulai dari wisata alam hingga kerajinan tenun. “Kalau ini dikelola oleh masyarakat sekitar, dampaknya akan langsung dirasakan oleh kesejahteraan warga,” kata Sukarno.
Dalam konteks promosi daerah, Kota Bima juga tengah bersiap menggelar sejumlah agenda besar yang telah masuk dalam kalender nasional bahkan internasional. Sukarno mengungkapkan bahwa salah satu event Kota Bima telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), yang hanya diikuti 110 kabupaten/kota se-Indonesia dan dijadwalkan diumumkan pada Januari mendatang. “Kita tidak ingin lagi bermain di level lokal. Yang kita jual ini bukan sekadar acara daerah, tetapi potensi nasional dan global,” tegasnya.
Ia juga menyoroti agenda internasional YACHT pada September mendatang yang akan dihadiri peserta dari sekitar 120 negara. Menurutnya, momentum tersebut harus didukung penuh oleh pemerintah provinsi agar dampaknya lebih luas. “Pariwisata tidak boleh terkotak-kotak. Orang datang ke Indonesia bukan hanya ke satu daerah. Maka kolaborasi NTB untuk dunia adalah sebuah keharusan,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Dr. Muhammad Hasyim menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bima dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh OPD. Setiap perangkat daerah dibagi peran dan wilayah pendampingan untuk memetakan sumber kemiskinan sekaligus membangun kepedulian sosial. “Pendampingan ini bukan hanya soal program, tetapi soal empati dan kerja bersama agar kemiskinan ekstrem bisa ditangani secara kolektif,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi melalui Program Desa Berdaya Pemprov NTB, penguatan pariwisata, dan sinergi lintas sektor, Kota Bima meneguhkan arah pembangunan NTB yang inklusif, berdaya, dan berorientasi pada masa depan. (GA. Ese*)
