Gardaasakota.com.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penanganan kebutuhan dasar masyarakat pesisir. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta memperbaiki fasilitas sanitasi warga miskin ekstrem di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat meninjau langsung kondisi rumah warga, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, hunian merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus segera ditangani agar masyarakat dapat hidup lebih layak, sehat, dan bermartabat. Ia menilai penundaan penanganan justru akan memperpanjang lingkaran kemiskinan di wilayah pesisir.
Dalam kunjungan itu, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan warga, menyerap berbagai keluhan sekaligus memastikan program pemerintah menyentuh persoalan riil di lapangan. Selain kondisi rumah, ia menyoroti fasilitas MCK lingkungan yang dinilai sudah tidak layak pakai. Persoalan sanitasi, kata dia, bukan sekadar soal ketersediaan, tetapi juga kualitas dan perawatan yang harus menjadi perhatian serius.
Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Gubernur Iqbal untuk menyapa para nelayan Desa Malaka. Sejumlah nelayan menyampaikan kendala sulitnya memperoleh BBM solar untuk melaut akibat proses pengurusan barcode yang memakan waktu hingga sepekan. Kondisi ini dinilai menyulitkan nelayan yang harus melaut setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Kehadiran orang nomor satu di NTB itu disambut antusias masyarakat. Seorang nelayan setempat, Muhid, mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah provinsi yang turun langsung melihat kondisi warga pesisir. Ia berharap kunjungan seperti ini dapat terus dilakukan agar aspirasi masyarakat kecil benar-benar didengar.
Tak hanya itu, Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri berbincang dengan para ibu yang tengah mendampingi balita penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia sejak usia dini.
Kunjungan ke Desa Malaka merupakan bagian dari pelaksanaan Program Desa Berdaya, sebuah strategi Pemerintah Provinsi NTB untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi. Gubernur Iqbal menyoroti ironi kawasan pesisir yang berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas, namun masih menyimpan kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya menghadirkan hotel berbintang, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di sekitarnya. Karena itu, Program Desa Berdaya dirancang bukan semata program provinsi, melainkan digerakkan oleh pemerintah desa dan dusun dengan pendampingan tenaga terlatih untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, serta menggali potensi desa.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, mengungkapkan bahwa jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 jiwa dari 135 keluarga. Ia berharap sinergi seluruh program pemerintah provinsi dapat mempercepat upaya Desa Malaka keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Melalui Program Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penyelesaian persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Dengan pendekatan menyeluruh tersebut, masyarakat diharapkan mampu bangkit, mandiri, dan menikmati hasil pembangunan secara lebih adil dan berkelanjutan. (*)
