Gardaasakota.com.-Kisruh terkait angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima akhirnya terjawab. Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E, menjelaskan bahwa perbedaan angka PAD tahun 2024 dan 2025 disebabkan oleh perubahan komponen pendapatan.
Tahun 2024, PAD sebesar Rp131 miliar sebagaimana disampaikan Pj Walikota Bima dalam penyampaian LKPJ tahun anggaran 2024 termasuk deviden PT Amman, sedangkan tahun 2025, PAD sebesar Rp92 miliar sebagaimana disampaikan Kepala BPKAD adalah murni PAD Kota Bima tanpa deviden PT Amman.
Deviden PT Amman sebesar Rp74 miliar telah dialihkan menjadi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, sehingga angka PAD 2024 yang disampaikan Kaban BPKAD menjadi Rp57 miliar.
“Jadi, PAD 2025 sebesar Rp92 miliar adalah murni PAD Kota Bima di luar dari pendapatan deviden PT Amman. Perbedaan angka PAD ini bukan kesalahan, tapi karena perubahan komponen pendapatan,” kata Walikota Bima kepada Garda Asakota, Sabtu sore (17/1/2026).
Sebelumnya, seperti dilansir Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, Siswadi, S.Si, M.Ak, mengungkapkan bahwa capaian struktur PAD Kota Bima per 31 Desember 2025 naik signifikan yaitu sebesar Rp92,11 miliar lebih. Nilai ini naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar Rp57,05 miliar lebih.
Siswadi menjelaskan bahwa pada tahun 2025, persentase capaian PAD dibandingkan dengan target adalah sebesar 91,76%, dengan rincian pajak daerah sebesar 83,38% setara Rp35.866.299.654, retribusi daerah sebesar 95,79% setara Rp 46.472.005.414, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 150,79% setara Rp3.015.755.489, lain-lain PAD yang sah sebesar 98,49% setara Rp 6.764.614.445
BPKAD Kota Bima optimis dapat meningkatkan capaian PAD di tahun 2026, dengan penambahan sarana prasarana penunjang pemungutan pajak seperti mobil Pajak Keliling (PALING) yang sudah mulai dioperasikan. BPKAD juga berkomitmen untuk mengevaluasi nilai penetapan atas beberapa objek pajak dan retribusi, serta mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru.
“BPKAD berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan segala upaya optimalisasi PAD, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan inovasi. Termasuk juga membangun kerja sama dengan seluruh stakeholders terkait,” ungkap Siswadi. (GA. 003/212*)
