Gardaasakota.com.-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan capaian membanggakan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sepanjang 2025, angka stunting di NTB berhasil ditekan hingga 13,39 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang masih berada di angka 18,8 persen, sekaligus melampaui target daerah sebesar 21,7 persen.
Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, dari total 387.065 balita di NTB, tercatat 51.809 balita mengalami stunting. Capaian ini menempatkan NTB sebagai salah satu provinsi dengan kinerja penanganan stunting yang progresif secara nasional.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tenaga kesehatan, hingga masyarakat di tingkat desa.
“Alhamdulillah, stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan kerja nyata bersama dalam menjaga tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan stunting menjadi agenda strategis yang menyangkut masa depan generasi NTB. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar angka, tetapi memastikan program berjalan berkelanjutan agar kasus baru dapat dicegah sejak dini.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB berkomitmen memperkuat pencegahan dari hulu demi melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Mayoritas Kabupaten/Kota di Bawah Dua Digit
Capaian positif tersebut juga tercermin pada kinerja kabupaten/kota. Berdasarkan data laporan gizi aplikasi Sigizi Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, sebagian besar daerah di NTB telah mencatat angka stunting satu digit. Kota Mataram menjadi yang terendah dengan 6,57 persen, disusul Sumbawa Barat 7,1 persen, Lombok Barat 9,58 persen, dan Lombok Tengah 9,99 persen.
Sementara itu, beberapa daerah masih membutuhkan percepatan intervensi, seperti Lombok Timur yang tercatat 22,39 persen dan Lombok Utara 14,18 persen.
“Data ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah harus dijaga agar tidak naik, sementara wilayah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong dengan intervensi yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.
Awal 2026 Jadi Pengingat Pentingnya Konsistensi
Pemantauan Januari 2026 mencatat adanya 0,6 persen kasus stunting baru atau sekitar 1.890 balita. Meski relatif kecil, data ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan tidak boleh kendor. Beberapa daerah bahkan berhasil menekan kasus baru hingga nol, seperti Kabupaten Dompu.
Gubernur Iqbal pun mengapresiasi daerah yang mampu menekan kasus baru, sekaligus mendorong penguatan layanan kesehatan pada wilayah yang masih mencatat penambahan kasus.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Pencegahan harus dimulai dari keluarga, sejak ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas,” tegasnya.
Pencegahan Dimulai dari Keluarga
Pemprov NTB menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Keluarga didorong untuk memastikan pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian ASI eksklusif, MPASI sesuai standar, pemantauan pertumbuhan balita, serta menjaga sanitasi dan pola hidup bersih dan sehat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan bahwa pada 2026 pihaknya akan memperkuat intervensi berbasis data, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita, hingga penguatan edukasi keluarga.
“Capaian 2025 patut disyukuri, namun tidak boleh membuat kita lengah. Target kita jelas: menurunkan stunting secara terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutupnya. (*)
