NTB, Gardaasakota.com.-Banjir yang datang saban tahun tanpa ampun akhirnya mendorong warga Desa Kabul turun gunung. Belasan warga yang berasal dari Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, mendatangi Gedung DPRD NTB, menuntut satu hal yang tak lagi bisa ditawar: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I diminta segera mengeruk sedimentasi sungai dan memperbaiki Dam Pengga yang mereka nilai menjadi biang langganan banjir di desa tersebut.
Dalam hearing bersama Komisi IV DPRD NTB, Selasa (27/1/2026), Kepala Desa Kabul, Sahurim, membeberkan kondisi warganya yang terus hidup dalam ancaman luapan air. Sedimentasi berat di aliran sungai dari Dusun Kending Sampi hingga Kangas sepanjang 4,5 kilometer menyebabkan sungai dangkal dan mudah meluap. Puncaknya terjadi pada Rabu (14/1/2026), saat banjir merendam delapan dusun dan berdampak pada 337 kepala keluarga.
“Kami minta BBWS segera melakukan penanganan cepat. Sungai dari Kending Sampi, Pampang sampai Kangas harus dikeruk, dan Dam Pengga yang dekat dengan rumah warga juga harus diperbaiki,” tegas Sahurim di hadapan wakil rakyat dan OPD terkait.
Menurut Sahurim, hampir setiap tahun warga Desa Kabul menjadi korban banjir. Di wilayah hilir, sekitar 180 jiwa terdampak akibat luapan Bendungan Pengga yang menerima kiriman air dari hulu. Kondisi itu diperparah oleh dangkalnya alur sungai yang seharusnya menjadi jalur aman aliran air.
“Setiap musim hujan kami selalu waswas. Kalau tidak dikeruk dan ditanggul, banjir akan terus berulang,” ujarnya.
Nada lebih keras disampaikan Falahudin, salah satu warga yang ikut dalam hearing. Ia mengkritik lambannya respons BBWS NTB, meski surat permohonan pengerukan sungai dan Dam Pengga telah lama dikirimkan oleh pemerintah desa.
“Surat sudah kami kirim, tapi tidak ada kejelasan. Padahal Pak Gubernur sudah turun langsung dan meminta agar pasir sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih, asal ada rekomendasi BBWS. Sampai hari ini rekomendasi itu belum juga keluar,” kata Falah.
Ia menegaskan, material pasir dari sungai sejatinya bisa dimanfaatkan masyarakat, namun terhambat aturan karena harus menunggu rekomendasi BBWS. “Kalau tidak dikeruk, setiap hujan kami akan terendam lagi. Ini yang kami takutkan,” tandasnya.
Keluhan warga itu mendapat respons tegas dari Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco. Ia mendesak BBWS NTB agar tidak lagi menunda dan segera turun langsung ke lokasi.
“Masyarakat menunggu kapan BBWS turun. Kalau ini terus diulur, persoalan tidak akan pernah selesai. Ini jelas kewenangan BBWS,” tegas politisi PAN tersebut.
Konco juga meminta OPD lain seperti Dinas PU Perkim dan BPBD NTB untuk segera bertindak sesuai kewenangan masing-masing, tanpa saling menunggu.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Perkim NTB, Ilham, menjelaskan pihaknya telah diperintahkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk menerjunkan alat berat guna penanganan sementara. Namun, keterbatasan alat akibat penanganan bencana di daerah lain membuat pengerukan di Desa Kabul belum bisa dilakukan.
“Kami baru selesai di Sekotong dan Pusuk. Hari ini alat berat sudah standby. Soal pemanfaatan pasir, kami bersama ESDM menunggu rekomendasi dari BBWS,” jelas Ilham.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan seluruh OPD sebenarnya telah menerima instruksi langsung dari Gubernur untuk merespons cepat dampak banjir di Desa Kabul. Ia meminta BBWS segera mengidentifikasi penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
“Ini mendesak. Pendangkalan sungai harus segera diangkat. Jangan tunggu korban bertambah,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Di sisi lain, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS NTB, Lukman Nurzaman, memastikan pihaknya akan segera memproses surat rekomendasi pemanfaatan pasir dan turun langsung ke lokasi.
“Kami akan cek besok. Setelah kondisi final, kami akan turunkan alat berat. Mudah-mudahan dua hari ini surat rekomendasi sudah ada jawabannya,” ujarnya.
Lukman juga membantah anggapan lambannya penanganan, seraya menyebutkan keterbatasan anggaran dan banyaknya daerah terdampak banjir di NTB. Meski demikian, janji peninjauan lapangan menjadi harapan baru bagi warga Kabul yang sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan ancaman banjir. (*)
