Mataram, Garda Asakota.-Pengukuhan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menjadi penanda arah baru pengawasan pemerintahan di NTB. Dalam acara pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Adrian Puspawijaya di Pendopo Gubernur, Selasa, 10 Februari 2026, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah lebih dulu mengajukan permohonan pemeriksaan dengan tujuan khusus terhadap sejumlah sektor strategis.
Pemeriksaan itu menyasar beberapa institusi penting, mulai dari Bank NTB Syariah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, hingga rumah sakit daerah. Langkah tersebut, menurut Iqbal, merupakan bagian dari pembenahan sistem tata kelola pemerintahan yang ia dorong sejak awal masa kepemimpinannya.
Iqbal menyebut peran BPKP krusial, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan pengetahuan mengenai praktik tata kelola yang baik. Ia menilai persoalan tata kelola yang lemah telah lama menjadi beban bagi aparatur pemerintah di daerah.
“Saya yakin teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota sudah capek dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih-alih dapat promosi dan jabatan, tapi malah dihantui musibah sampai pensiun,” kata Iqbal.
Ia menegaskan, permohonan pemeriksaan tujuan khusus yang diajukan Pemprov NTB sejak setahun lalu bukan ditujukan untuk mencari kesalahan individu. Pemeriksaan itu, kata dia, dimaksudkan untuk memetakan persoalan dan memperbaiki sistem yang dinilai bermasalah.
“Sama sekali bukan bermaksud mencari siapa yang salah. Tujuannya memperbaiki sistem, mengetahui apa masalahnya dan di mana letaknya,” ujarnya.
Gubernur mengakui, langkah pembenahan di awal pemerintahannya merupakan kebijakan yang tidak populer. Namun ia menilai langkah tersebut penting agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih tertib dan mampu mendukung jalannya pemerintahan secara berkelanjutan.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan Kepala BPKP Perwakilan NTB yang baru, kemitraan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta BPKP dapat semakin kuat. Sinergi itu diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program pemerintah.
Pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB itu dihadiri para bupati, wakil bupati, wali kota, pejabat BPKP, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. (*)
