Bima, Garda Asakota.-Di wilayah pegunungan Donggo Timur, Kabupaten Bima, pembangunan kerap datang belakangan. Akses jalan terbatas, infrastruktur dasar tertinggal, dan layanan publik tak selalu menjangkau seluruh warga. Itulah gambaran yang mengemuka dalam agenda reses Anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat, H Muhammad Aminurlah, saat menyusuri lima desa di kawasan tersebut.
Politikus yang akrab disapa Maman itu menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal parlemen, melainkan ruang untuk mendengar langsung suara warga yang selama ini berada jauh dari pusat pengambilan kebijakan. “Wilayah pegunungan seperti Donggo ini sering kali luput dari perhatian. Padahal, kebutuhan mereka sama mendesaknya dengan masyarakat di wilayah perkotaan,” kata Maman, Selasa, 10 Februari 2026.
Sejak pagi hari, sekitar pukul 09.00 Wita, Maman memulai rangkaian kunjungan dengan bersilaturahmi dan berdialog bersama warga. Dari pertemuan-pertemuan itu, berbagai gagasan dan keluhan mengalir, terutama terkait program pembangunan yang dinilai paling mendesak untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.
“Dari pagi kami mulai silaturahmi. Banyak pikiran dan gagasan yang muncul dari masyarakat tentang pembangunan yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar proyek,” ujarnya.
Reses berlanjut ke Desa Mpili sekitar pukul 11.00 Wita. Di desa ini, warga menyampaikan tiga hingga empat usulan utama. Perbaikan jalan lingkungan menjadi sorotan pertama, disusul kondisi jembatan penghubung antar desa yang dinilai tidak lagi layak. Infrastruktur tersebut menjadi penopang utama mobilitas warga, mulai dari aktivitas ekonomi hingga akses pendidikan dan kesehatan.
Dari Mpili, Maman bergerak ke Desa Kala. Warga di desa ini menyoroti sempitnya akses jalan yang menghubungkan wilayah mereka dengan kecamatan lain. Jalur penghubung Donggo–Soromandi, yang selama ini menjadi akses utama, dinilai perlu segera dilebarkan agar arus barang dan orang tidak terus terhambat.
Kondisi yang lebih berat ditemukan di Desa O’o. Warga mengeluhkan jalan provinsi yang rusak parah dan belum tersentuh peningkatan berarti. Kerusakan jalan tersebut, menurut warga, berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan memperpanjang waktu tempuh menuju pusat layanan publik.
Desa terakhir yang dikunjungi adalah Doridungga. Sebagai wilayah pegunungan dengan kontur alam yang rawan, warga Doridungga menyampaikan usulan yang lebih beragam. Selain perbaikan akses, mereka mengusulkan rabatnisasi gang, pembangunan tanggul, serta penataan lingkungan untuk mencegah kerusakan akibat erosi dan kondisi alam ekstrem.
“Total ada lima desa yang kami kunjungi, Mbawa, Mpili, Kala, O’o, dan Doridungga. Hampir semua aspirasi berkaitan dengan infrastruktur dasar,” kata Aminurlah.
Namun ia menegaskan, infrastruktur yang dimaksud warga tidak semata soal jalan dan jembatan. Pembangunan tempat ibadah juga mengemuka sebagai kebutuhan mendasar. Dari lima desa yang disambangi, empat di antaranya mengusulkan pembangunan masjid.
“Masjid juga bagian dari infrastruktur sosial. Bagi masyarakat di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan dan ruang sosial,” ujar politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Maman mengatakan, seluruh aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan melalui berbagai mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Ia menyebut, usulan warga dapat dimasukkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD maupun jalur reguler yang disinergikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB.
Selain infrastruktur dan tempat ibadah, persoalan layanan sosial turut mencuat dalam dialog dengan warga. Maman menyoroti keluhan masyarakat terkait jumlah penerima manfaat program MBG yang dinilai masih terbatas. Di Kecamatan Donggo Timur, jumlah penerima manfaat disebut berkisar antara 5.000 hingga 6.000 orang dan dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayah pegunungan.
Menurut Maman, kondisi geografis Donggo Timur dan Doridungga yang berada di kawasan pegunungan seharusnya menjadi pertimbangan khusus dalam perumusan kebijakan. “Mereka tinggal jauh dari pusat kota, dengan akses terbatas. Suara mereka harus benar-benar didengar agar pembangunan bisa lebih merata dan adil,” katanya.
Ia berharap, melalui reses dan penyerapan aspirasi secara langsung, kebijakan pembangunan di NTB tidak lagi berpusat pada wilayah tertentu. “Kalau suara dari pegunungan ini terus kita abaikan, ketimpangan akan terus berulang,” ujar Aminurlah. (*)
