Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi menjelang bulan Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali. Di tengah kecenderungan naiknya harga sejumlah komoditas pangan, pemerintah daerah menegaskan situasi masih dalam batas wajar dan dapat diintervensi.
Rapat Koordinasi Inflasi itu berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram, Rabu, 11 Februari 2026. Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna memetakan potensi gejolak harga sekaligus menyusun langkah antisipatif menghadapi lonjakan permintaan jelang puasa.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTB, Lalu Muhamad Faozal, mengatakan secara umum ketersediaan bahan pangan strategis di NTB berada dalam kondisi aman. Namun pemerintah mencermati adanya kenaikan harga pada komoditas tertentu, terutama cabai rawit.
“Kita melihat ada kenaikan pada beberapa komoditas, khususnya cabai rawit. Ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, keterbatasan panen, distribusi ke luar daerah, serta meningkatnya permintaan menjelang puasa,” ujar Faozal dalam sambutannya.
Cabai rawit termasuk komoditas yang sensitif terhadap inflasi. Pergerakan harganya cepat dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pemerintah daerah menilai dinamika tersebut perlu direspons dengan langkah konkret agar tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih luas.
Sehari sebelumnya, Gubernur NTB bersama Satuan Tugas Pangan Daerah turun langsung ke pasar tradisional untuk memantau harga dan memastikan kondisi riil pasokan di lapangan. Pemeriksaan langsung itu dilakukan guna memperoleh gambaran faktual mengenai distribusi dan stabilitas harga komoditas strategis.
“Kemarin Bapak Gubernur bersama Satgas Pangan Daerah turun langsung ke pasar untuk memastikan kondisi riil di lapangan, termasuk memantau harga dan pasokan komoditas strategis,” kata Faozal.
Selain pengawasan lapangan, pemerintah menyiapkan intervensi pasar. Salah satunya dengan memasifkan penyebaran informasi harga eceran tertinggi (HET) agar masyarakat memiliki rujukan harga yang jelas. Pemerintah juga akan menggencarkan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga.
“Ini sebagai upaya intervensi pasar agar masyarakat tetap tenang dan dapat menjalani ibadah Ramadan dengan khusyuk,” ujarnya.
Faozal menegaskan pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya melalui forum koordinasi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memantau pergerakan harga di lapangan untuk memastikan lonjakan yang terjadi masih dalam batas keterjangkauan masyarakat.
Momentum Ramadan juga dinilai sebagai kesempatan memperkuat produk lokal. Pemerintah mendorong agar produk-produk UMKM NTB menjadi pilihan utama masyarakat. Selain menopang ekonomi daerah, langkah itu diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan menekan potensi kenaikan harga.
“Kita perlu menyebarkan ajakan kepada masyarakat untuk berbelanja dengan bijak, tidak berlebihan, serta mengutamakan produk lokal. Para pedagang juga diharapkan menjaga kejujuran, kualitas barang, dan stabilitas harga,” kata Faozal.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari strategi rutin pemerintah daerah dalam menghadapi siklus tahunan kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Pemprov NTB berharap stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga hingga Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan rasa aman tanpa dibayangi gejolak harga bahan pokok. (*)
