Mataram, Garda Asakota.-Ruang rapat virtual itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam satu kegelisahan yang sama: harga-harga yang mulai merangkak naik di awal 2026. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menjadi panggung konsolidasi bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk membaca peta tekanan harga sekaligus menyusun langkah korektif.
Data yang dipaparkan mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik. Inflasi nasional Januari 2026 tercatat 3,55 persen secara tahunan (year-on-year). Angka itu menjadi penanda bahwa tekanan harga masih dalam rentang sasaran pemerintah pusat. Namun, NTB berada sedikit di atasnya, yakni 3,86 persen (y-o-y). Selisih tipis itu mungkin terlihat kecil di atas kertas, tetapi bagi pemerintah daerah, pergeseran sepersekian persen bisa berarti perubahan daya beli ribuan rumah tangga.
Di daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), gambaran lebih rinci muncul. Kota Bima mencatat inflasi tertinggi di NTB, 4,82 persen (y-o-y). Disusul Kota Mataram sebesar 3,69 persen dan Kabupaten Sumbawa 3,77 persen. Kota Bima dan Kota Mataram melampaui rata-rata nasional, sementara Sumbawa mendekati batas atas target inflasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Tekanan harga juga tercermin pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) di kabupaten non-IHK pada Minggu II Februari 2026. Kabupaten Lombok Timur mencatat kenaikan tertinggi, 7,30 persen—menjadikannya salah satu daerah dengan tekanan harga paling tinggi secara nasional pada periode tersebut. Kabupaten Lombok Barat berada di angka 4,55 persen, Kabupaten Lombok Tengah 3,71 persen, dan Kabupaten Lombok Utara 1,82 persen. Di Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima hanya 0,14 persen, Kabupaten Dompu bahkan -0,03 persen, serta Kabupaten Sumbawa Barat 0,57 persen.
Pola ini menunjukkan ketimpangan tekanan harga antarwilayah. Lombok Timur dan Lombok Barat menjadi episentrum lonjakan, sementara sebagian wilayah di Pulau Sumbawa relatif lebih stabil. Komoditas hortikultura—terutama cabai rawit dan cabai merah—serta daging ayam ras dan sejumlah protein hewani menjadi pemicu utama. Fluktuasi pasokan, distribusi, dan faktor cuaca kerap mempercepat gejolak pada komoditas-komoditas tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menilai posisi inflasi NTB yang sedikit di atas nasional tak bisa dipandang remeh. Menurut dia, angka agregat memang masih dalam koridor pengendalian, tetapi kantong-kantong inflasi di beberapa kabupaten/kota harus segera diintervensi. “Kita tidak boleh lengah. Lombok Timur, Lombok Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram menjadi titik perhatian utama. Pengendalian harus cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas daerah,” ujarnya pada Rabu kemarin, 18 Februari 2026.
Rakor yang dipimpin Tomsi Tohir, kata dia, menjadi momentum konsolidasi kebijakan. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota merumuskan serangkaian langkah: operasi pasar murah terfokus di wilayah dengan IPH tinggi; penguatan distribusi antarwilayah dengan mengoptimalkan peran Pulau Sumbawa sebagai daerah penyangga produksi bagi Pulau Lombok; hingga inspeksi mendadak bersama unsur Forkopimda untuk mencegah penimbunan dan praktik spekulatif.
Kerja sama antardaerah juga diperluas untuk menjamin kelancaran pasokan cabai, beras, dan daging ayam ras. Pemerintah daerah bahkan membuka opsi optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) serta dukungan subsidi transportasi komoditas dari sentra produksi ke wilayah konsumsi. Di saat bersamaan, gerakan tanam hortikultura jangka pendek digencarkan guna memperkuat produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, inflasi bukan sekadar indikator makroekonomi. Ia menyentuh langsung dapur rumah tangga. Kenaikan harga cabai atau daging ayam ras, misalnya, segera terasa di pasar tradisional dan warung kecil. Karena itu, stabilitas harga diposisikan sebagai agenda kesejahteraan, bukan semata urusan statistik.
Dengan peta tekanan harga yang kini lebih terukur, NTB menghadapi awal 2026 dengan kewaspadaan. Tantangannya bukan hanya menjaga angka tetap dalam batas aman, tetapi memastikan intervensi benar-benar sampai ke pasar. Di tengah dinamika ekonomi nasional, konsistensi koordinasi provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi penentu: apakah inflasi sekadar terkendali di laporan, atau benar-benar reda di meja makan masyarakat. (*)
