Mataram, Garda Asakota.-Upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak evaluasi. Di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB, Kamis, 19 Februari 2026, Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi yang tak sekadar membedah angka, tetapi juga menguliti cara kerja yang selama ini dinilai belum sepenuhnya padu.
Rapat itu mempertemukan berbagai unsur: dari jajaran organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga jaringan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di antara yang paling disorot adalah peran Tim Penggerak PKK Provinsi NTB yang kini mendorong perubahan pendekatan—dari kerja sektoral menuju kolaborasi yang lebih terstruktur dan menyentuh akar persoalan.
Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M. Iqbal, mengakui gerakan yang dilakukan pada tahun sebelumnya belum cukup efektif membantu intervensi penurunan stunting. Evaluasi internal, kata dia, menunjukkan masih adanya pola kerja parsial antarinstansi.
“PKK sudah menyusun rencana pergerakannya ke depan dan kami merasa pergerakan kami di tahun lalu itu belum bergerak cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujar Sinta.
Ia menekankan, stunting bukan semata urusan gizi dan layanan kesehatan. Persoalan itu berkelindan dengan faktor sosial, budaya, dan lingkungan—mulai dari pernikahan usia dini, pola asuh, hingga kualitas hunian.
Pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok menjadi contoh. Di sana, kata Sinta, penyebab utama stunting bukan kekurangan asupan protein, melainkan kondisi rumah yang lembap dan minim ventilasi. Anak-anak yang tinggal di lingkungan tidak sehat lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan.
“Bahasa kita di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh,” katanya.
Pernyataan itu menandai pergeseran cara pandang. Intervensi tidak lagi tunggal dalam bentuk bantuan pangan, melainkan disesuaikan dengan faktor risiko spesifik yang dihadapi keluarga. Dalam konteks ini, jaringan kader PKK yang menjangkau hingga tingkat desa diposisikan sebagai ujung tombak identifikasi masalah sekaligus pendampingan keluarga.
Sinta mendorong sistem kolaborasi yang lebih solid dari tingkat provinsi hingga desa. Ia menyebut persoalan stunting terlalu besar jika ditangani sendiri-sendiri. “Masalahnya besar, usahanya juga besar, jadi harus urunan, chip in bersama-sama,” ujarnya.
Dari sisi data, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan dinamika angka yang menjadi dasar intervensi. NTB menggunakan dua sumber utama: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM).
Berdasarkan survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen—meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namun, data by name by address melalui e-PPGBM menunjukkan prevalensi kumulatif 13,8 persen dari sekitar 388 ribu balita.
Perbedaan angka itu, menurut Fikri, tidak bisa dibaca secara hitam putih. Survei memberikan gambaran makro, sedangkan e-PPGBM menyajikan data individual yang lebih operasional untuk intervensi.
“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” ujarnya.
Lombok Timur masih tercatat sebagai daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah meningkatkan partisipasi keluarga membawa anak ke posyandu, dengan target minimal 80 persen kehadiran.
Fikri menekankan pentingnya mencegah kasus baru. Intervensi terhadap anak dengan faktor risiko, kata dia, jauh lebih efektif ketimbang menangani anak yang sudah masuk kategori stunting kronis.
“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” katanya.
Isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nonaktif, hingga rendahnya cakupan ASI eksklusif menjadi variabel penting dalam strategi 2026. Semua itu memerlukan keterlibatan lintas sektor—dari dinas kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perumahan dan permukiman.
Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok 3B: bayi, balita, dan ibu hamil. Cakupan program di NTB saat ini baru sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.
“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stunting, terutama pada kelompok 3B,” ujar Fikri.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Koordinator Badan Gizi Nasional NTB, Tim Ahli Gubernur, praktisi gizi, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh strategi berjalan optimal sebelum survei nasional periode April hingga Agustus 2026.
Bagi TP PKK NTB, momentum ini menjadi titik tolak pembenahan gerakan. Dengan jaringan kader hingga desa dan pendekatan yang lebih kontekstual, mereka berharap intervensi tak lagi sekadar program, melainkan perubahan nyata dalam pola hidup dan lingkungan keluarga. Target 2026 bukan hanya soal menurunkan persentase, tetapi memastikan setiap anak NTB tumbuh dalam kondisi yang layak dan sehat. (*)
