Mataram, Garda Asakota.-Di Aula Tambora, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Jumat, 20 Februari 2026, ratusan aparatur sipil negara berdiri dalam formasi rapi. Di hadapan mereka, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Momentum itu menandai salah satu gelombang mutasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di tubuh birokrasi daerah tersebut.
Sebanyak 392 pejabat dimutasi dan dilantik sekaligus. Rinciannya, 147 pejabat Eselon III dan 245 pejabat Eselon IV. Mereka ditargetkan mulai efektif menjalankan tugas pada Senin, 23 Februari 2026. Di ruangan yang juga dihadiri pejabat Eselon I dan II itu, suasana berlangsung khidmat, namun menyimpan pesan tegas: birokrasi NTB sedang memasuki fase penataan ulang.
Iqbal menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi menyusul perampingan struktur sesuai arahan pemerintah pusat. Sejumlah jabatan struktural dihapus, sebagian lainnya disesuaikan. Konsekuensinya, pergeseran posisi di berbagai organisasi perangkat daerah tak terhindarkan. “Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Yang terpenting adalah komitmen terhadap sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan,” ujarnya.
Langkah tersebut tidak sekadar rotasi rutin. Pemerintah Provinsi NTB mengklaim telah menjalankan mekanisme uji kompetensi atau beauty contest guna memetakan potensi aparatur secara lebih objektif. Hasil uji kompetensi, profil kepegawaian, serta catatan inspektorat disebut menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini, menurut Iqbal, dimaksudkan untuk memastikan promosi dan rotasi berjalan berdasarkan merit, bukan preferensi personal.
Dalam struktur birokrasi daerah, jabatan Eselon III memegang peran strategis. Mereka menjadi penghubung antara perumusan kebijakan dan implementasi teknis. Iqbal menyebut Eselon III sebagai lumbung calon pemimpin masa depan, tahapan penting menuju jabatan Eselon II. Ia ingin sistem karier berjenjang berjalan lebih sistematis sehingga pejabat Eselon II di setiap OPD ke depan dapat berasal dari kader terbaik internal.
“Saya ingin sistem karier berjenjang berjalan dengan baik. Harapannya, suatu saat pejabat Eselon II di setiap OPD berasal dari kader terbaik Eselon III di OPD tersebut,” katanya. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa regenerasi kepemimpinan akan diprioritaskan melalui pembinaan internal yang terstruktur.
Sementara itu, Eselon IV diposisikan sebagai tahap awal kaderisasi. Kepada pejabat Eselon III, gubernur menitipkan tanggung jawab membina dan mengembangkan pejabat Eselon IV sebagai bagian dari proses regenerasi. Di level inilah, menurutnya, fondasi kepemimpinan dibentuk—mulai dari kedisiplinan administrasi hingga kemampuan memimpin tim kerja.
Ke depan, Pemprov NTB juga akan mendorong penguatan jabatan fungsional. Sistem kerja akan disesuaikan agar jabatan fungsional lebih menarik dan memberikan ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi ASN. Pergeseran ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional yang menekankan kompetensi spesifik dan profesionalisme dibanding sekadar jabatan struktural.
Dalam penutup sambutannya, Iqbal menyampaikan pesan moral yang bernuansa reflektif. Ia meminta para pejabat bekerja dengan hati, namun tidak memasukkan persoalan pekerjaan ke dalam hati. Seorang pemimpin, katanya, tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. “Jika dihadapkan pada pilihan antara kemampuan intelektual dan komitmen, pilihlah komitmen. Kemampuan bisa dibangun, tetapi komitmen lahir dari integritas dan niat yang bersih,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para ASN tidak menggantungkan karier pada siapa pun. Bangun kepercayaan diri, berikan kinerja terbaik, dan serahkan hasilnya kepada Allah SWT, pesannya.
Mutasi besar-besaran ini menjadi ujian nyata bagi konsistensi reformasi birokrasi di NTB. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi dan struktur organisasi yang lebih ramping, kualitas manajerial pejabat administrator dan pengawas akan menjadi penentu. Pelantikan di Aula Tambora itu bukan sekadar seremonial, melainkan titik awal konsolidasi organisasi yang diharapkan mampu mempercepat kinerja pemerintahan dan memperkuat profesionalisme aparatur di Provinsi NTB. (*)
