 |
| Sudiman DJ, SH |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sikap sejumlah pimpinan perguruan tinggi yang tergabung koalisi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Bima Dompu terkait dengan rencana pergantian Mori Hanafi, SE, M.Com, sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dari fraksi partai Gerindra menggelitik Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima, Sudirman DJ, SH.
Anggota DPRD Kota Bima tiga periode ini menegaskan bahwa urusan pergantian anggota DPR itu sudah jelas merupakan hak dan kewenangan partai berdasarkan undang-undang.
Menanggapi adanya kalangan yang menamakan dirinya sebagai koalisi perguruan tinggi, Sudirman DJ menyarankan agar semestinya mengkaji secara akademik tentang kewenangan partai politik.
“Dikaji dulu lah, apa saja sih sebenarnya kewenangan Parpol itu dan bagaimana regulasinya,” ungkap Sudirman DJ kepada Garda Asakota, Kamis (28/4/2022).
Menurutnya, di dalam peraturan perundang undangan tidak ada satupun aturan yang menentukan penempatan pimpinan DPR/DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah akan tetapi ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik.
“Jadi, logikanya dari mana untuk menentukan wilayah, umpamanya jika dalam suatu pemilihan legislatif ternyata tidak ada keterwakilan di Dapil yang dimaksud, lalu dari mana bisa ada Pimpinan DPR sebagaimana keinginan koalisi Perguruan Tinggi Bima Dompu, inilah yg menggelitik saya terhadap beberapa person yang menamakan diri Koalisi PTS Bima Dompu,” ungkapnya.
Dia berharap kedepan peran akademisi itu jangan mencoreng dunia akademisi dengan kepentingan politik, jangan mempolitis aturan politik, tapi kajilah politik dengan aturan.
“Jangan karena kedekatan emosional lalu kita mengorbankan nilai-nilai dan hakikat sebuah lembaga akademis, dan ini menurut saya bukan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi,” tegas anggota DPRD dari Dapil Rasanae Barat dan Mpunda ini.
Seperti dilansir Garda Asakota sebelumnya, wacana pergantian Mori Hanafi, SE, M.Com, sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dari fraksi partai Gerindra menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan.
Khususnya dari kalangan masyarakat dan pengamat politik asal Bima Raya (Bima, Kota Bima dan Dompu) yang notabene merupakan daerah pemilihan (Dapil) Mori Hanafi.
Rencana pergantian tersebut dinilai akan memantik persoalan kedaerahan, sebab Mori Hanafi menjadi satu-satunya representasi masyarakat Dapil 6 yang duduk di kursi pimpinan DPRD. Kondisi ini jelas akan mengusik keterwakilan politik di dua pulau besar NTB yakni Sumbawa dan Lombok.
Menyikapi hal itu, koalisi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Bima Dompu angkat bicara. Koalisi yang terdiri dari Ketua Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Rektor Universitas Muhamadiyah Bima, Ketua STISIP Mbojo, Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dan Ketua STKIP Yapis Dompu menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB, Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan masyarakat politik untuk menyikapi rencana tersebut.
Surat terbuka berisi sembilan (9) point itu dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 tersebut, menyikapi situasi politik yang terjadi di DPRD NTB terkait surat keputusan partai Gerindra yang akan melakukan pergantian pimpinan/wakil ketua Mori Hanafi utusan dari daerah pemiihan VI (kabupaten Dompu, kabupaten Bima dan Kota Bima) pulau Sumbawa, seperti sudah dibacakan pada sidang paripurna DPRD NTB belum lama ini. (GA. 212*)
