Mataram, Garda Asakota.-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan pemerintah provinsi berhasil menekan angka kemiskinan sepanjang 2025 sekaligus mencatat tonggak penting dalam pengelolaan fiskal: memasuki tahun anggaran 2026 tanpa beban utang daerah yang tidak terencana.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun pertamanya di hadapan DPRD NTB pada Senin 30 Maret 2026. Ia menilai, capaian tersebut menjadi indikator bahwa program pembangunan tetap berjalan efektif meski dihadapkan pada tekanan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Pada September 2025, angka kemiskinan NTB tercatat 11,38 persen. Ini menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 11,78 persen, dan juga lebih rendah dari September 2024 yang berada di angka 11,91 persen,” ujar Iqbal.
Penurunan itu, kata dia, tidak hanya menunjukkan tren perbaikan, tetapi juga melampaui target nasional yang ditetapkan untuk NTB. Pemerintah provinsi optimistis tren tersebut akan terus berlanjut hingga akhir masa jabatannya.
“Kami yakin, hingga akhir periode kepemimpinan 2030, angka kemiskinan di NTB bisa terus ditekan lebih rendah melalui program-program yang terarah dan berkelanjutan,” katanya.
Iqbal menyebut pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, sebagai salah satu dari tiga agenda utama pemerintahannya. Karena itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat bawah, termasuk melalui penguatan sektor pertanian, UMKM, dan program desa berdaya.
Di sisi lain, Iqbal juga menyoroti capaian di bidang pengelolaan keuangan daerah yang menurutnya menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. Ia mengungkapkan, NTB berhasil keluar dari beban utang jangka pendek yang selama beberapa tahun terakhir membayangi fiskal daerah.
“Alhamdulillah, kita memasuki tahun anggaran 2026 tanpa satu sen pun utang yang tidak direncanakan,” kata Iqbal.
Pada awal masa pemerintahannya, Pemprov NTB tercatat memiliki kewajiban lebih dari Rp280 miliar. Namun, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, utang tersebut berhasil diselesaikan melalui penataan anggaran dan penguatan manajemen keuangan.
Iqbal menegaskan, jika pun masih terdapat kewajiban, hal itu hanya terkait skema pembiayaan yang telah direncanakan sebelumnya, seperti kerja sama dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur).
“Kalaupun ada, itu adalah utang ke SMI yang memang dirancang sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan. Tidak ada lagi utang yang muncul di luar perencanaan,” ujarnya.
Capaian ini, menurut Iqbal, menjadi pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir NTB memulai tahun anggaran baru dengan kondisi fiskal yang relatif bersih dari beban utang tak terencana. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
Meski demikian, Iqbal mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja pembangunan.
“Kita tidak boleh lengah. Disiplin fiskal harus tetap dijaga, karena ini kunci agar program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi bisa terus berjalan,” kata dia.
Dengan tren penurunan kemiskinan dan kondisi fiskal yang lebih sehat, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pembangunan yang lebih inklusif pada tahun-tahun berikutnya, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata hingga akhir masa jabatan 2030. (GA. Im*)
