Gardaasakota.com.-Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E, mengungkapkan bahwa kondisi transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat pada tahun 2026 untuk Kota Bima berbeda dengan tahun 2025. Hal ini akibat adanya perubahan alokasi anggaran pusat ke daerah.
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Walikota Bima dan didampingi oleh Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH, Aji Man menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan perubahan proyeksi dana transfer daerah untuk tahun 2026.
Awalnya, proyeksi dana transfer daerah sebesar Rp900 triliun, namun kemudian terkoreksi turun drastis menjadi Rp650 triliun. Setelah adanya masukan dari APEKSI melalui DPR RI, dana tersebut naik sedikit menjadi Rp692 triliun.
Perubahan ini berdampak pada APBD Kota Bima tahun 2026, yang diproyeksikan hanya berkisar Rp900 miliar lebih, turun dari APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,2 triliun. Oleh karena itu, Walikota Bima berharap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima dapat dioptimalkan.
Walikota Bima juga berharap pemerintah Pusat tidak sama ratakan pengurangan dana transfer ke daerah. Ia berharap bahwa daerah yang sumber PAD-nya besar akan dipotong besar, sementara daerah yang bergantung dari dana transfer daerah akan dipotong kecil.
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, para Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se Kota Bima.
Dalam rapat tersebut, Walikota Bima juga meminta tiap kepala dinas untuk mempercepat realisasi belanja barang dan jasa agar roda perekonomian di tengah masyarakat terus bergerak. (GA. 212*)
