Gardaasakota.com.- “Kenapa kami memilih Jawa Timur? Karena di sini kami melihat praktik terbaik dalam penyiapan dan perlindungan pekerja migran yang bisa jadi cermin bagi NTB.”
Kalimat itu disampaikan Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD NTB, Fahrul Mustafa, saat memimpin kunjungan rombongan press trip ke UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).
Fahrul menuturkan, kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Bagi insan pers parlemen di NTB, kegiatan ini adalah studi lapangan untuk memahami bagaimana Jawa Timur mampu membangun sistem layanan pekerja migran yang terpadu, profesional, dan berbiaya nol atau zero cost migration program — sebuah cita-cita yang juga tengah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal
““Program unggulan Pak Gubernur NTB lima tahun ke depan itu luar biasa. Fokusnya ada dua, peningkatan skill dan penempatan tanpa biaya. Ini sejalan dengan semangat yang sudah lebih dulu dijalankan Jawa Timur,” ujar Fahrul.
Menimba Inspirasi dari LTSA Jawa Timur
Rombongan FWP DPRD NTB, bersama Diskominfotik NTB, Sekretariat DPRD NTB, dan Disnakertrans NTB, disambut oleh pejabat Disnakertrans Jawa Timur yang menjelaskan komitmen besar provinsi ini dalam membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahun 2016.
Melalui LTSA, seluruh proses administrasi — mulai dari pembuatan paspor, verifikasi kependudukan, hingga jaminan sosial tenaga kerja — dapat dilakukan di satu tempat. Keberhasilan ini, menurut Fahrul, tidak lepas dari komitmen anggaran dan sinergi lintas lembaga yang kuat.
“Kami terkesan dengan keseriusan Jawa Timur yang bahkan menyediakan anggaran miliaran rupiah hanya untuk memastikan layanan imigrasi dan server paspor bisa terintegrasi dengan baik. Ini contoh konkret bahwa komitmen daerah itu bukan Cuma wacana,” katanya.
Fahrul menambahkan, banyak hal yang bisa diadaptasi NTB, terutama dalam membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, imigrasi, dan lembaga lain yang terlibat langsung dalam pelayanan PMI.
Jawa Timur dan NTB: Dua Provinsi dengan Semangat Sama
Baik Jawa Timur maupun NTB dikenal sebagai daerah dengan kontribusi besar terhadap jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri. Bedanya, Jawa Timur telah menata mekanisme perlindungan dan pemberdayaan PMI purna secara lebih sistematis melalui Desa Migran Produktif dan community parenting bagi keluarga PMI.
Model pemberdayaan seperti ini, menurut Fahrul, sangat relevan dengan kondisi sosial NTB. Ia menilai, banyak pekerja migran dari Lombok dan Sumbawa yang sukses di luar negeri, tetapi belum memiliki sistem pendampingan ekonomi yang berkelanjutan ketika kembali ke tanah air.
“Di NTB, kami sering mendengar kisah para pekerja migran yang pulang dengan membawa uang, tapi akhirnya habis karena tidak ada pembinaan kewirausahaan. Di Jawa Timur, ada model yang lebih matang, dan ini yang ingin kami pelajari,” ungkapnya.
Menuju NTB yang Belajar dan Berbenah
Bagi Fahrul, perjalanan ke Jawa Timur ini bukan sekadar kunjungan kerja. Ia menyebutnya sebagai “laboratorium sosial”, tempat di mana NTB bisa menimba pengalaman dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola ketenagakerjaan.
FWP DPRD NTB, katanya, akan menuliskan hasil kunjungan ini sebagai bahan refleksi dan advokasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan di NTB lebih berpihak pada pekerja migran dan keluarganya.
“Kami ingin NTB menjadi pionir daerah yang menyiapkan PMI profesional, terlindungi, dan berdaya saing. Dan itu bisa dimulai dari bagaimana kita belajar dengan rendah hati pada daerah yang sudah berhasil,” tutup Fahrul.
Kegiatan press trip Forum Wartawan Parlemen DPRD NTB ke Jawa Timur ini merupakan bagian dari sinergi antara insan pers, pemerintah daerah, dan lembaga ketenagakerjaan untuk memperkuat pemahaman tentang sistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. (GA. Ese*)
