Gardaasakota.com.-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dilaksanakan di aula kantor setempat. Hadir Plt.Camat Rasanae Barat, Kapolsek Rasbar, Danramil, Kabid Cipta Karya PUPR, Pejabat Bappeda, Lurah se Rasbar serta perwakilan masyarakat enam kelurahan, termasuk LPM dan RW.
Mengawali sambutannya Plt. Camat Rasanae Barat, Fadil,S. STP menyampaikan bahwa Musrenbang kecamatan ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat kelurahan yang tentunya membahas kembali apa saja usulan prioritas tingkat bawah yang dikawal sampai ke tingkat Kota, Propinsi dan Nasional.
Fadil mengakui bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan di Rasbar agak telat selesainya. Untuk itu, dia berharap kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi bersama. “Supaya agenda Musrenbang Kelurahan bisa di percepat lagi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Plt Camat Rasbar menjelaskan dampak efisiensi anggaran bagi pembangunan, yang diakuinya benar benar dirasakan sekali.
“Terutama untuk program fisik tiap kelurahan banyak yang tak bisa diakomodir, karenanya Dankel (dana kelurahan) mungkin bisa dialihkan ke fisik karena selama ini dominasinya lebih ke pemberdayaan,” ungkapnya.
Sementara itu Pejabat Bappeda Kota Bima melalui A. Suriansyah, S.H, menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan ini bertujuan merumuskan usulan tingkat kelurahan yang benar benar bersifat prioritas dan menyepakatinya, kemudian melakukan indetifikasi usulan tersebut berdasarkan skala prioritas.
Lalu sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang ada usulan usulan tersebut diasistensi dan di kawal hingga berakhir pada Musrenbang tingkat kota sampai masuk ke dalam SIPD, karena yang masuk dalam sistem ini lah yang diakui.
“Tapi tentu harus dimaklumi juga bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir karena dampak efisiensi, tapi hal itu tidak menutup semangat kita untuk membangun Kota Bima menuju Kota Bima Maju Bermartabat dan Berkelanjutan,” harapnya.
Di segmen penyampaian usulan tiap Kelurahan ragam usulan prioritas pun disampaikan seperti diutarakan oleh Ketua LPM Pane, Mahrun.
Pada momen itu, ia mempertanyakan pembangunan kantor kelurahan Pane yang sudah dimatangkan tahun ini, tapi tiba tiba batal. Padahal sejak empat tahun terakhir, usulan itu tetap mencuat. “Kami minta di tahun 2026 kantor kelurahan Pane harus terealisasi,” pintanya.
Ketua Rw Dara, Risman juga meminta pembangunan kantor Kelurahan Dara karena sudah tidak layak lantaran lokasinya ada di tengah tengah pemukiman warga. “Lahan kosong banyak dan representatif, kami usulkan agar kantor Lurah Dara segera dibangun,” pintanha.
Kepala Bidang Cipta Karya, Syahwan, ST.,M.T, mewakili Dinas PUPR menyampaikan untuk tahun 2025 ini belasan miiliar anggaran masuk untuk pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan fisik di enam Kelurahan se Kecamatan Rasanae Barat. “Namun untuk fiksnya masih menunggu finalisasi pergeseran,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa untuk kantor Kelurahan Pane sebenarnya sudah dianggarakan Rp200 juta untuk rehab namun belakangan dananya dialihkan karena Pane butuhnya bangun baru bukan rehab.
“Lalu soal air bersih di Dara itu anggarannya sudah final Rp5 miliyar tahun ini, tapi dibatalkan oleh pihak Dewan,” sesalnya. (GA. 003*)
