Mataram, Garda Asakota.-Dana Transfer Bidang Pendidikan tahun 2026 ini mengalami penurunan. Bahkan penurunan ini juga melingkupi alokasi dana DAK Fisik Pendidikan yang polanya kemudian berubah menjadi dana Revitalisasi Satuan Pendidikan.
“Jadi bukan DAK lagi. Bedanya kalau Dana Revitaliasi Satuan Pendidikan ini semua kebijakannya ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. kalau dulu DAK itu kebijakannya ada di Pemerintah Daerah. Kementerian transfer uangnya ke Daerah dan semua pelaksanaannya ada di Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan. Tapi kalau Revitalisasi ini, kebijakannya langsung dari Kemendikdasmen, PPK nya juga dari Kementerian, tidak melibatkan Dinas Pendidikan,” terang Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan media ini, Rabu 04 Maret 2026.
Total anggaran Revitalisasi secara keseluruhannya se-Indonesia, menurut pria yang akrab disapa Lalu Ari ini, mencapai Rp11,78 Triliun. Alokasi anggaran per daerah menurutnya sangat bergantung kepada persetujuan Pusat didasari oleh usulan yang diusulkan oleh sekolah.
“Meliputi 514 Kabupaten Kota se-Indonesia dan 38 Provinsi,” timpalnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Provinsi NTB dua periode ini berjanji akan memperjuangkan anggaran revitalisasi satuan Pendidikan ke NTB lebih dari Rp100 Milyar untuk tahun ini. “Mudah-mudahan bisa kita bawa Rp100 Milyar lebih dana revitalisasi satuan pendidikan untuk NTB tahun ini. Ini nanti untuk TK sampai dengan SMA,” ungkap Lalu Ari.
Selain memperjuangkan dana revitalisasi Pendidikan yang angkanya cukup fantastis yakni lebih dari Rp100 Milyar, anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini juga mengatakan memperjuangkan dana beasiswa dari Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 200 ribu untuk tahun ini.
“Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 150 ribu penerima. Tahun ini bertambah menjadi 200 ribu penerima PIP. Dan nanti 2029 akan meningkat hingga 500 ribu penerima PIP. Jadi semua siswa-siswi yang ada di NTB yang masuk kriteria penerima PIP, kita berikan semua beasiswa,” tegas Lalu Ari.
Menurutnya mulai 2026 ini, siswa TK yang mana satu tahun sebelum masuk SD juga bisa mendapatkan beasiswa PIP ini, selain dari siswa-siswi SD, SMP, SMA dan atau SMK. Jadi TK dan SD mendapatkan nominal beasiswa sebesar Rp450 ribu, SMP menerima Rp750 ribu, dan SMA atau SMK mendapatkan Rp1,8 juta per tahun.
“Cara mendapatkannya juga tidak susah. Yang penting terdaftar di Dapodik dan memenuhi kriteria tinggal diusulkan oleh pihak sekolah melalui kami,” timpalnya.
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTB 2, ia melihat Pemerintah Daerah masih setengah-setengah memperhatikan aspek Pendidikan di NTB. “Makanya saya sarankan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota agar tidak mengurus Pendidikan ini dengan setengah hati. Sebab majunya suatu daerah itu kalau memiliki SDM yang kuat, unggul dan Tangguh. Untuk mendapatkan SDM seperti itu hanya satu kuncinya yaitu memperhatikan Pendidikan,” kata Lalu Ari.
Pemerintah Pusat melalui APBNnya sudah membantu bidang Pendidikan ini dengan program dana revitalisasi satuan Pendidikan serta beasiswa PIP. “Tinggal sekarang bagaimana itikad baik dari Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti bantuan-bantuan tersebut kemudian meluangkan APBDnya sesuai dengan mandat UU yakni 20 persen untuk kepentingan Pendidikan. Kemudian memastikan apakah penggunaannya apakah tepat sasaran atau tidak, maka disinilah perlu adanya evaluasi,” cetusnya.
Dalam hal ini menurutnya bisa dicontoh alokasi dana Pendidikan dari APBD itu seperti di Kalimantan Timur yang memfokuskan penggunaan anggaran Pendidikan untuk memberikan beasiswa diluar dari program PIP.
“Di Sulawesi Tengah, sekolahnya gratis semua. Bahkan kuliahnya juga gratis. Nah itu contoh daerah yang memiliki konsen terhadap dunia Pendidikan,” tandasnya. (GA. Im*)
