Gardaasakota.com.- Kerusakan hutan di Pulau Sumbawa kembali mengemuka dan menjadi perhatian serius DPRD NTB. Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak lagi bersikap normatif, melainkan mengambil langkah konkret, terukur, dan terintegrasi dalam memulihkan kawasan hutan kritis yang dinilai sebagai akar persoalan banjir tahunan di wilayah Bima dan Dompu.
Eks Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini menegaskan, Gubernur NTB memiliki posisi strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan kehutanan. Dengan kewenangan tersebut, penanganan kerusakan lingkungan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan menyeluruh dari hulu hingga hilir, melibatkan sinergi lintas daerah.
“Persoalan ini selalu berulang setiap tahun dan terus menjadi beban masyarakat. Karena itu, saya mempertanyakan langkah mitigasi yang dilakukan gubernur. Sejauh mana sinergi dan nota kesepahaman antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota?” tegas Aminurlah kepada wartawan Sabtu 10 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, kondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut berada dalam kondisi kritis. Situasi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan longsor yang kerap terjadi saat musim hujan.
Menurut politisi yang akrab disapa Aji Maman ini, agenda pemulihan lingkungan harus dimulai dari kawasan hulu. Program reboisasi dan pemulihan hutan pegunungan, pengendalian sedimentasi di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengembalian fungsi tanah produktif harus dijalankan secara simultan dan berkelanjutan. “Semua itu hanya bisa berjalan jika ada sinergitas nyata antara gubernur, bupati, dan wali kota,” katanya.
Selain menyoroti kebijakan, Aminurlah juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai Rp52 miliar, yang dialokasikan untuk pemulihan hutan kritis dari hulu hingga hilir di Pulau Sumbawa. Ia mengaku tidak melihat jejak yang jelas dari realisasi anggaran tersebut.
“Saya tidak melihat hasil nyata dari penggunaan dana itu. Sejauh mana realisasinya? Jika tidak jelas, saya minta Kejaksaan Tinggi turun tangan untuk mengusutnya,” tegasnya.
Sorotan DPRD ini sejalan dengan kondisi di lapangan. Bencana banjir kembali melanda Kabupaten Bima selama dua hari berturut-turut, Rabu (7/1) dan Kamis (8/1), akibat hujan lebat yang memicu luapan sungai. Genangan air setinggi 30 hingga 80 sentimeter merendam kawasan permukiman warga.
Data BPBD Kabupaten Bima mencatat, pada Rabu (7/1/2026), banjir terjadi di empat kecamatan—Woha, Bolo, Soromandi, dan Sanggar—yang meliputi delapan desa dan 15 RT. Sebanyak 456 kepala keluarga atau 1.244 jiwa terdampak. “Sejumlah rumah terendam, aktivitas masyarakat lumpuh, dan akses transportasi antardesa terganggu akibat genangan air dan material lumpur,” ungkap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda.
Banjir kembali terjadi pada Kamis (8/1/2026) di tiga kecamatan, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi, mencakup tiga desa dan 19 RT. Sebanyak 208 kepala keluarga atau 612 jiwa terdampak. Meski air mulai surut di beberapa titik, warga masih disibukkan dengan pembersihan lumpur dan sisa material banjir di rumah mereka.
Selain banjir, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Desa Kalampa, Kecamatan Woha. Longsoran setinggi sekitar 2,1 meter dengan panjang 14 meter menutup akses gang permukiman warga. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa, namun puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang, terutama pada dinding, lantai, dan perabot rumah tangga.
Nurul Huda menjelaskan, sebagian besar wilayah terdampak berada di dataran rendah dan bantaran sungai. Buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, serta alih fungsi lahan mempercepat luapan air saat hujan deras. “Tata kelola lingkungan yang belum optimal dan minimnya normalisasi sungai membuat banjir terus berulang setiap musim hujan,” ujarnya.
BPBD pun mengimbau masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan lebat disertai angin kencang, serta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat setempat. (*)
