Gardaasakota.com.-Pemerintah Kota Bima menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan daerah akibat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp300 miliar untuk tahun 2026. Hal ini menyebabkan proyeksi APBD tahun 2026 menurun drastis dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp725,12 miliar.
Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E, Senin (13/10/2025) memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menyikapi kondisi fiskal dan keuangan daerah.
Rapat ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan efektif, agar pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bima tetap berjalan optimal di tengah tekanan anggaran.
Fokus Utama Pemerintah Kota Bima, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemetaan potensi PAD dan maksimalisasi sektor parkir, restoran, dan papan reklame.
Kemudian pengelolaan belanja operasional pemerintah yang lebih efektif dan efisien dengan mengurangi pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Walikota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan pendapatan daerah, termasuk dengan mengalihkan pelat kendaraan di Kota Bima ke kode Wilayah EA sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan PAD.
Walikota juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dan kebersihan kota, meminta camat dan lurah untuk memastikan jadwal pengeluaran sampah berjalan tertib dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan masing-masing. (GA. 212*)
