Gardaasakota.com.- Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi penyuplai pekerja migran indoensia (PMI) terbesar di negeri ini.
Namun dalam penempatan pekerja migran ada saja permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran kita.
Bahkan salah seorang pegiat advokasi perempuan dari Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Lombok Barat, Susmiati, mempertanyakan komitmen pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB, Hj Siti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin, terhadap perlindungan buruh atau pekerja migran indonesia asal NTB saat kampanye dialogis Calon Wakil Gubernur NTB Nomor 1, HW Musyafirin di Suka Makmur, Lombok Barat, Minggu 04 November 2024.
“Saya berasal dari desa pengirim pekerja migran terbanyak di Lombok Barat. Lalu bagaimana kebijakan Rohmi-Firin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk perlindungan buruh migran, khususnya kaum perempuan? Sehingga pekerja migran perempuan itu bisa mandiri dan berdaulat secara ekonomi,” kata Susmiati dengan nada bertanya.
Dalam pandangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB, Hj Siti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin telah mempersiapkan satu program khusus bagi para pekerja migran asal NTB untuk menjamin para pahlawan devisa itu terlindungi.
Program khusus itu meliputi masa pra pemberangkatan dengan menyiapkan skill para buruh migran, fasilitasi pemberangkatan untuk memastikan para buruh migran NTB berangkat lewat jalur resmi yang diketahui pemerintah.
“Dan perlindungan saat bekerja di luar negeri hingga kembali pulang dengan aman ke tanah air,” ungkap Calon Wakil Gubernur NTB, HW Musyafirin, di Suka Makmur, Lombok Barat, Minggu 04 November 2024.
Cawagub NTB yang menjabat Bupati Sumbawa Dua Periode ini menjelaskan penyiapan skill sangat penting agar para pekerja migran NTB tidak hanya bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga tapi juga bisa mengakses pekerjaan formal yang memang membutuhkan keahlian khusus.
Saat keberangkatan juga demikian, ia menegaskan, pemerintah wajib hadir memfasilitasi guna memastikan para pekerja migran tersebut tidak mengalami masalah. Dan saat bekerja di luar negeri mereka harus dipastikan merasa nyaman seperti bekerja di daerah sendiri.
Ia mengakui menjadi pekerja migran menjadi salah satu pilihan masyarakat di NTB, khususnya kaum perempuan. Disamping karena penghasilan bekerja di luar negeri cukup menggiurkan, tingginya angka pekerja migran juga disebabkan terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri.
“Kita tidak persoalkan masalah berangkat atau tidak, tetapi yang paling penting adalah sektor tempat bekerja dan perlindungan saat bekerja itu yang paling penting,” tegasnya.
Haji Firin menjelaskan selama sembilan tahun menjadi bupati, pemerintah kabupaten itu hanya dilibatkan ketika ada persoalan yang dialami buruh migran saat bekerja di luar negeri.
“Kedepan Pemerintah Provinsi wajib melibatkan pemerintah kabupaten kota, bukan setelah ada musibah, tapi sejak awal harus difasilitasi, peningkatan skill difasilitasi, keberangkatannya difasilitasi, sampai perlindungan saat bekerja dan saat pulang. Sehingga meski bekerja diluar sama seperti bekerja di daerah sendiri,” pungkasnya. (**)
