Mataram, Garda Asakota.-Umat Islam di seluruh dunia baru saja selesai merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah paska memerangi hawa nafsu selama sebulan penuh. Tentu saja, setelah dilatih selama sebulan penuh untuk memerangi hawa nafsu, nilai-nilai yang terbangun selama bulan ramadan menjadi modal besar bagi setiap orang untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial mencapai visi-misi kehidupannya.
Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, H Muhamad Aminurlah, kepada wartawan mengungkapkan Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota se-NTB harus bisa memanfaatkan nilai dan semangat Idul Fitri dalam membangun sinergitas yang solid dan kuat untuk mewujudkan visi-misi pengentasan kemiskinan dan pemberantasan Narkoba.
“Sinergisitas antara Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-NTB sampai ke tingkat struktur terbawah RT itu sangat penting sekali dilakukan guna melawan kemiskinan dan bahaya Narkoba yang kian merajalela mempengaruhi denyut nadi kehidupan dan masa depan generasi daerah. Kalau itu tidak dilakukan saat sekarang maka hal ini akan berdampak luar biasa terhadap nasib daerah kita kedepan. Sudah diperhadapkan dengan soal kemiskinan diperparah lagi dengan serangan Narkoba. Sehingga sulit daerah ini bisa keluar dari kemiskinan kalau narkoba tidak diberantas,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi NTB ini kepada wartawan, Sabtu 21 Maret 2026.
Isu Narkoba menurut anggota Komisi III DPRD NTB tidak semestinya hanya menjadi pekerjaan BNN atau pun pihak Kepolisian. “Masalah Narkoba harus menjadi isu bersama Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota. Harus ada sinergisitas dalam melawan Narkoba, karena daerah kita sudah berada dalam kondisi zona merah Narkoba. Kekhawatiran dan ketakutan yang diakibatkan oleh Narkoba sudah mencapai titik tertinggi dan mengancam kehidupan kita semua. Angka kriminalitas yang diakibtakan oleh Narkoba kian memburuk. Dan pemerintah harus memiliki program tersendiri untuk melawan Narkoba,” tegasnya lagi.
Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota harus melakukan riset khusus guna melahirkan program strategis melawan kemiskinan dan Narkoba. “Sekarang peredaran Narkoba itu sudah merajalela, tidak cukup hanya dengan mengandalkan program desa berdaya atau program pengentasan kemiskinan, tapi juga harus bisa memadukan dengan program pengentasan Narkoba. Apalagi sekarang peredaran Narkoba itu sudah merajalela hingga kesudut-sudut kampung atau RT. Bahkan anak-anak dijadikan sebagai pasar potensial dalam peredaran Narkoba. Maka penting bagi daerah ini untuk merumuskan program aksi melawan Narkoba ini sehingga masa depan generasi bisa terselamatkan,” tegas pria yang akrab disapa Haji Maman ini.
Pihaknya berharap baik Pemda Provinsi maupun Kabupaten dan Kota serta para Fokpimdanya masing-masing duduk bersama membahas isu dan langkah pemberantasan Narkoba karena peredaran Narkoba sudah merajalela tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, akan tetapi Narkoba sudah menyebar hingga ke pelosok-pelosok kampung.
“Tidak hanya bisa mengandalkan imbauan saja. Akan tetapi harus ada program-program yang jelas yang dibuat untuk memberantas Narkoba. Dan tidak bisa hanya mengandalkan BNN dan Kepolisian. Pemerintah Daerah harus menyiapkan anggaran dari APBD-nya masing-masing guna melawan peredaran Narkoba sebab kalau Pemda tidak serius melawan Narkoba ini, maka pengentasan kemiskinan itu tidak akan bisa tercapai justru ini akan menambah jumlah angka kemiskinan di daerah,” pungkasnya. (GA. Im*)
