Gardaasakota.com.-Upaya pemulihan hutan kritis di Kabupaten Bima dinilai memerlukan pendekatan sistematis dan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Aminurlah, mendorong gerakan penanaman pohon kemiri sebagai strategi ekologis sekaligus ekonomi untuk menjawab persoalan tersebut.
Menurut anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan VI Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu ini, degradasi hutan di kawasan pegunungan dan daerah aliran sungai (DAS) di Bima telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi faktor utama terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor yang berulang setiap tahun.
“Pengembalian fungsi hutan kemiri di kawasan yang sudah gundul itu keharusan, tidak bisa ditawar. Ini bukan hanya soal ekologi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi masyarakat,” ujarnya, Senin (20/1/2026).
Politisi yang akrab disapa Aji Maman itu menegaskan, temuan tersebut diperoleh dari hasil peninjauan lapangan di sejumlah wilayah rawan kerusakan hutan, mulai dari Kecamatan Wawo, Ambalawi, Parado, Lambitu, hingga kawasan pegunungan lainnya. Dari hasil pengamatan tersebut, ia menilai aktivitas pembabatan hutan masih berlangsung secara masif dan cenderung meluas.
“Saya turun langsung ke gunung dan melihat kondisi sungai-sungai kita. Pembabatan hutan makin masif. Kalau dibiarkan, bencana akan terus datang,” tegasnya.
Berdasarkan estimasi lapangan, Aminurlah menyebutkan bahwa luas hutan yang mengalami kerusakan di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 800 hektare. Oleh karena itu, ia menilai bahwa upaya rehabilitasi hutan tidak dapat dilakukan secara parsial atau jangka pendek, melainkan membutuhkan perencanaan strategis jangka panjang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama.
Dalam konteks tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah daerah bersama DPRD NTB merancang kebijakan distribusi bibit kemiri secara rutin ke desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau.
“Kemiri ini bisa menjadi gerakan ekonomi hijau. Kita menjaga alam, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir), Aminurlah mengaku telah memulai langkah konkret dengan menyalurkan sekitar 19 ribu bibit pohon kemiri ke sejumlah kecamatan, di antaranya Wawo, Parado, dan Lambitu. Ia menilai musim hujan merupakan momentum paling ideal untuk melakukan rehabilitasi hutan melalui penanaman pohon secara masif.
“Di musim hujan ini, momentum paling tepat untuk menanam kemiri di gunung-gunung yang sudah gundul,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aminurlah menjelaskan bahwa pohon kemiri memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang saling melengkapi. Secara ekologis, kemiri mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara dari sisi ekonomi, biji kemiri memiliki nilai jual tinggi dan berpotensi dikembangkan sebagai komoditas unggulan, bahkan untuk pasar ekspor.
“Harapannya, gerakan tanam kemiri ini menjadi simbol kebangkitan ekologi dan ekonomi masyarakat Bima, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga hutan demi generasi mendatang,” pungkasnya. (*)
