Gardaasakota.com.-Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Baiq Isvie Rupaeda, bersama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD NTB, menghadiri rapat koordinasi dalam rangka kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di Provinsi NTB, Selasa 21 Oktober 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram, ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB, H lalu Muhamad Iqbal, Ketua TP PKK dan TP Posyandu Provinsi NTB, Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani, serta jajaran Forkopimda dan instansi terkait.
Dari DPRD NTB, hadir Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi V TGH. Patompo Adnan, Lc., M.H., serta Anggota Komisi V H. Didi Sumardi, S.H., Drs. H.M. Jamhur, M.Pd., dan TGH. Satriawan, Lc., M.A.
Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Bupati dan Wali Kota se-NTB, sebagian di antaranya diwakilkan oleh pejabat terkait.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmennya memperkuat sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah. Mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTB.
“Bagi kami di NTB pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak bisa merasakan kualitas pembelajaran yang setara. Karena itu, arah kebijakan pendidikan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar gubernur.
Dalam pemaparannya, Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB, mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan di NTB. Mulai dari tingginya angka putus sekolah hingga banyaknya ruang kelas yang rusak.
Gubernur juga memaparkan jumlah SMA/SMK di NTB saat ini mencapai 801 sekolah dengan 19 ribu lebih guru dan lebih dari 200 ribu siswa. Namun terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas dalam kondisi rusak dan sekitar 72 ruang kelas baru yang perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Selain sebaran guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas digital sekolah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
“Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret. Terutama dalam digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas belajar, agar anak-anak NTB bisa belajar dengan aman dan bermutu,” tandasnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Pemprov NTB dalam mendorong perbaikan sistem pendidikan di daerah. Menurutnya kolaborasi ini sejalan dengan prioritas nasional. Mewujudkan pendidikan yang merata dan berbasis data akurat.
“Masalah utama bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada keakuratan kualitas pendidikan. Banyak hal di Dapodik tidak sesuai dengan kondisi lapangan, menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Kami mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi, agar setiap kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan Kemendikdasmen tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia termasuk di NTB. Ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan. Tahun depan program ini diperluas dengan dukungan peningkatan kapasitas guru. Pemerintah juga menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa, untuk menempuh pendidikan S1 atau D4, serta 93 persen guru tersertifikasi pada tahun 2026.
“Pendidikan bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun jiwa pendidik. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan kapasitas guru menjadi bagian utama dalam transformasi pendidikan nasional,” tegasnya.
Rakor tersebut, menandai langkah nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta modernisasi sarana pendidikan di NTB. (**)
