Gardaasakota.com.-Ruang budaya Golong Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (10/12/2025), menjadi panggung pertemuan antara tradisi, kepemimpinan, dan visi masa depan Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkaian Festival Budaya Lombok Mirah Sasak Adi yang dirangkaikan dengan Milad ke-30 Majelis Adat Sasak (MAS), Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, dianugerahi Gelar Adat Manggala Bhumi Sasak, sebuah penghormatan adat yang sarat makna kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan amanat pelestarian alam.
Penganugerahan gelar tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Deklarasi Gunung Rinjani 2025, menandai komitmen kolektif masyarakat adat Sasak dalam menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Perayaan ini mengusung pesan besar penguatan konsolidasi dan soliditas kesasakan dalam spirit sebumbung, sewirang, sejukung—nilai kebersamaan yang menempatkan persatuan sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat Lombok.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Majelis Adat Sasak. Ia menegaskan bahwa gelar adat tersebut bukan semata bentuk penghormatan personal sebagai putra Sasak, melainkan amanat moral untuk memimpin dan mengayomi seluruh masyarakat NTB yang majemuk. Menurutnya, NTB adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan latar belakang, yang harus dirawat dalam semangat kebersamaan untuk melangkah ke panggung global.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa makna gelar Manggala Bhumi Sasak juga mengandung pesan ekologis yang kuat. Dalam tradisi Sasak, kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengelola pemerintahan dan rakyat, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Sungai, gunung, dan laut, menurutnya, adalah entitas yang harus dipimpin dengan kearifan, dilindungi, dan diwariskan dalam keadaan lestari kepada generasi mendatang.
Sebagai wujud konkret komitmen pemerintah daerah terhadap pengarusutamaan budaya, Gubernur Iqbal mengumumkan rencana pembentukan Dinas Kebudayaan tersendiri mulai tahun 2026. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi tonggak penguatan tata kelola kebudayaan di NTB, sekaligus menegaskan bahwa budaya tidak diposisikan sebagai pelengkap seremoni, melainkan sebagai landasan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Pengerakse Agung Majelis Adat Sasak, Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, SH., MH., menegaskan bahwa posisi gubernur dalam struktur sosial masyarakat Lombok memiliki dimensi yang melampaui jabatan administratif. Menurutnya, gubernur memikul mandat moral sebagai pengayom masyarakat adat, penjaga situs sejarah, pelindung cagar budaya, serta perawat kemalik dan ruang-ruang sakral yang menjadi identitas spiritual masyarakat Sasak.
Lalu Sajim menjelaskan makna filosofis gelar Manggala Bhumi Sasak, yang mencerminkan relasi integral antara pemimpin, bumi sebagai tempat berpijak, dan adat istiadat sebagai penuntun nilai. Seorang pemimpin, menurutnya, harus menjaga Ubi-Bene dan Ubi-Patria, yakni keseimbangan hubungan antara kekuasaan, tanah, dan budaya. Ketika seorang pemimpin tercerabut dari akar budaya lokal, ia berisiko kehilangan keseimbangan, baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam jati dirinya sebagai manusia Sasak.
Melalui penyelenggaraan festival budaya dan peringatan tiga dekade perjalanan Majelis Adat Sasak, MAS menegaskan komitmennya untuk memastikan regenerasi kepemimpinan—baik formal maupun adat—tetap berpijak pada nilai-nilai dasar masyarakat Lombok, seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Kehadiran berbagai unsur pimpinan daerah dan tokoh lintas etnis dalam acara tersebut menjadi simbol persatuan dan pengakuan terhadap peran strategis adat dalam menjaga harmoni sosial di NTB.
Penganugerahan Gelar Manggala Bhumi Sasak kepada Gubernur NTB tidak hanya menjadi peristiwa budaya, tetapi juga penegasan arah kepemimpinan daerah yang berakar pada kearifan lokal, menjunjung nilai kebhinekaan, serta berpandangan jauh ke depan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. (*)
