Gardaasakota.com.-Komitmen menjadikan desa sebagai fondasi utama pembangunan kembali ditegaskan dalam Jambore Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Lombok Tengah, Praya, Sabtu, 13 Desember 2025. Forum strategis yang dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal itu menjadi ruang konsolidasi kebijakan dan penguatan peran desa sebagai poros pembangunan daerah sekaligus nasional.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa paradigma pembangunan Indonesia ke depan tidak lagi bertumpu pada pendekatan top down, melainkan harus berangkat dari desa sebagai unit sosial, ekonomi, dan pemerintahan paling dasar. Desa, menurutnya, merupakan fondasi yang menentukan kualitas pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan. Penegasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai aktor utama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi rakyat.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi NTB tengah mengakselerasi Program Desa Berdaya sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian dan daya saing desa. Program ini dirancang secara berjenjang dan berbasis kebutuhan, mulai dari Desa Berdaya Transformatif yang menyasar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, Desa Berdaya Reguler, hingga Desa Berdaya Tematik bagi desa-desa dengan potensi spesifik seperti pertanian, agro-maritim, dan agro-forestry. Pendekatan diferensiatif ini dimaksudkan agar intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh perangkat pemberdayaan masyarakat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa, agar program Desa Berdaya dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB. Ia menegaskan bahwa desa kini menjadi titik perhatian utama pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga sinergi antarpemangku kepentingan desa menjadi prasyarat keberhasilan kebijakan.
Apresiasi terhadap langkah NTB disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menilai NTB memiliki modal sosial dan semangat kolektif yang kuat dalam membangun desa. Ia menyebut desa-desa di NTB sebagai entitas yang memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kemajuan desa di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh komitmen, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat desa itu sendiri.
Menteri Yandri menegaskan bahwa seluruh program desa perlu diselaraskan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menempatkan penguatan desa dan koperasi desa sebagai strategi utama dalam mempercepat kesejahteraan rakyat. Koperasi desa, lanjutnya, merupakan kebijakan langsung Presiden yang bertujuan membalik ketimpangan ekonomi, memperkuat posisi rakyat desa dalam rantai produksi, serta membangun ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat, bersama pemerintah daerah, terus melakukan pendampingan dan pemberdayaan agar hasil pertanian dan produk unggulan desa dapat terserap pasar, terdistribusi secara adil, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi desa dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing.
Melalui Jambore PABPDSI NTB, seluruh pemangku kepentingan desa diharapkan semakin solid dalam mendukung agenda nasional menuju Desa Berdaya. Konsolidasi ini menjadi penegasan bahwa pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan memperkuat desa sebagai akar pembangunan, tempat kesejahteraan rakyat tumbuh dan kemajuan nasional bermula. (*)
