Mataram, Garda Asakota.-Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamyanti Putri, secara resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, di Aula Pendopo Gubernur NTB, Kamis, 9 April 2026.
Selain melantik Sekda Abul Chair, Gubernur juga melantik puluhan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Momen pelantikan ini diprediksi menjadi penanda dimulainya fase baru birokrasi yang lebih keras, terukur, dan sarat konsekuensi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang memimpin langsung pelantikan menegaskan bahwa jabatan yang baru disematkan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari proses panjang yang akan diuji secara terbuka.
“Ini belum selesai. Ini tahap awal dari proses panjang,” kata Iqbal, merujuk pada proses seleksi yang sebelumnya telah dilalui para pejabat, khususnya untuk posisi eselon II.
Namun, menurut dia, proses panjang itu belum seberapa dibandingkan tantangan yang akan datang. Untuk pertama kalinya, ia secara eksplisit menetapkan tenggat waktu enam bulan sebagai ukuran awal keberhasilan. Dalam periode itu, seluruh pejabat diminta menunjukkan capaian konkret berbasis kinerja. Jika gagal, konsekuensinya jelas: diganti.
“Kalau target enam bulan tidak tercapai, mohon maaf, harus dengan sukarela diganti,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan arah kepemimpinan Iqbal yang cenderung menempatkan kinerja sebagai parameter utama, bukan sekadar senioritas atau pengalaman birokrasi. Ia juga menyadari bahwa keputusan pengisian jabatan tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Tetapi sebagai kepala daerah, ia memilih menanggung risiko politik dari setiap keputusan yang diambil.
Dalam ulasannya, pelantikan ini dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus penyelarasan mesin birokrasi menjelang periode kerja efektif pemerintahan yang tersisa sekitar tiga hingga empat tahun. Dengan sebagian besar posisi strategis kini telah terisi, ruang untuk beralasan semakin sempit.
Iqbal juga menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi tidak datang dari dalam saja. Ia menyebut adanya tekanan berlapis dari situasi global, nasional, hingga daerah yang berimplikasi langsung terhadap kinerja pemerintahan. Dalam konteks itu, pola kerja konvensional dianggap tidak lagi relevan.
“Bekerja seperti biasa saja sudah tidak lagi cukup. Kita harus bekerja extraordinary,” katanya.
Seruan itu bukan tanpa alasan. Keterbatasan anggaran yang semakin ketat menjadi realitas yang harus dihadapi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam situasi fiskal yang sempit, ia meminta birokrasi tidak hanya berorientasi pada belanja, tetapi juga memikirkan cara-cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Mimpi besar tidak boleh terhalang oleh anggaran kecil,” ujar Iqbal.
Di titik ini, arah kebijakan Iqbal tampak menuntut pergeseran paradigma birokrasi: dari sekadar pelaksana program menjadi pengelola sumber daya yang adaptif dan inovatif. Efisiensi dan kreativitas menjadi dua kata kunci yang terus diulang dalam pidatonya.
Namun, di balik tekanan kinerja, Iqbal tetap menyinggung pentingnya kerja kolektif. Ia mengibaratkan pemerintahan seperti ibadah berjamaah—sebuah metafora yang menekankan nilai kebersamaan dan koordinasi antarlembaga.
Pesan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh individu semata, melainkan oleh soliditas tim birokrasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, posisi Sekda yang kini dijabat Abul Chair menjadi krusial sebagai penggerak utama koordinasi lintas OPD.
Iqbal juga menyelipkan pesan yang jarang muncul dalam forum resmi: peran keluarga pejabat. Ia meminta agar dukungan moral tetap diberikan, namun tanpa mencampuri urusan profesional di birokrasi.
“Yang dilantik adalah suaminya, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Dukung dari belakang, tapi jangan masuk terlalu dalam ke urusan kantor,” katanya.
Pernyataan ini mencerminkan upaya menjaga profesionalitas birokrasi dari potensi intervensi nonformal yang kerap luput dari sorotan publik.
Dengan pelantikan ini, wajah birokrasi NTB praktis mengalami penyegaran di banyak lini. Sejumlah posisi strategis diisi oleh figur-figur baru, mulai dari kepala dinas, direktur rumah sakit daerah, hingga pejabat teknis di tingkat bidang dan unit pelaksana.
Tetapi, seperti yang ditekankan Iqbal, nama-nama itu baru akan diuji dalam praktik. Enam bulan ke depan menjadi periode krusial yang akan menentukan apakah mereka mampu menjawab ekspektasi—atau justru menjadi bagian dari rotasi berikutnya.
Pelantikan itu, pada akhirnya, bukan sekadar peristiwa administratif. Ia adalah garis start dari sebuah perlombaan kinerja yang waktunya sudah dihitung sejak hari pertama jabatan dimulai.
Berikut Nama-nama Pejabat Eselon II, III dan IV yang dilantik.
Kepala Dinas (Eselon II)
Lalu Kusuma Wijaya — Kepala Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dr. Syamsul Hadi — Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Lalu Wiranata — Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Muhamad Ihwan — Kepala Dinas Kebudayaan
Lalu Mirza Amir Hamzah Bapuangan — Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Didik Mahmud Gunawan Hadi — Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pejabat RSUD (Eselon II)
drg. H. Asrul Sani — Direktur RSUD Provinsi NTB
Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf — Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD
Srianingsih — Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD
I Putu Artawan Prayoga — Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSUD
Adi Wira Perdana — Wakil Direktur Pelayanan RSUD
Kepala Biro (Eselon II)
Amir — Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Yus Harudian Putra — Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
Kepala Bidang (Eselon III)
Radyus Ramli Hindarman — Bidang Tata Lingkungan (DLHK)
Mustara Hadi — Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3 (DLHK)
Niniek Rahayu — Bidang Deposit, Pengadaan & Layanan Perpustakaan
Rahmi Fahrunnisa — Bidang Fasilitasi Pembiayaan & Simpan Pinjam (Koperasi & UMKM)
Subhan Hadi — Bidang Cipta Karya (PUPR)
Mariyani — Bidang Budidaya, Sarana & Prasarana (Peternakan)
Muazzam — Bidang Guru, Tenaga Kependidikan & Keolahragaan
Sekretaris Dinas (Eselon III)
Ayu Juita Mayasari — Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM
Kepala Bagian (Eselon III)
Ida Bagus Arnawa — Kepala Bagian Rumah Tangga (Setda)
Kepala UPTD / Kepala Unit Teknis (Eselon III)
Lalu Akhmad Gifary Akbar — Kepala UPTD TPA Regional
Yuni Hariadi — Kepala UPTD Balai Pemanfaatan & Pengamanan Aset
Lalu Eka Armusadi — Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (Sumbawa-Sumbawa Barat)
Abdul Wahab — Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Pulau Lombok)
Kepala Seksi (Eselon IV)
Abdul Hanan — Seksi Pengawasan & Mutu Hasil Perikanan
Armin Alamsyah — Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan
Ahyar Rosyidi — Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan
Edi Suprayanto — Seksi Pengamanan Aset
Kasibun — Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek
Maslah — Seksi Perlindungan KSDAE
Kepala Sub Bagian (Eselon IV)
Nurwahidah — Kasubbag Tata Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan
Haerudin — Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Dinas Sosial PPPA). (GA. Im/Ese*)
