Gardaasakota.com.-Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, serta Kepala BPKAD NTB menerima kunjungan silaturahmi Walikota Bima di ruang kerja Gubernur, Rabu (15/10/2025).
Pertemuan ini membahas beberapa isu strategis yang dihadapi Kota Bima, termasuk kebutuhan lahan dan penimbunan area Terminal AKAP, penanganan jembatan di Kelurahan Tanjung dan Nae, serta kondisi hutan di Kecamatan Wawo dan Lambitu.
“Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat pembangunan daerah,” ungkapDalam kesempatan tersebut, Walikota Bima H. A. Rahman H Abidin, didampingi oleh anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Demokrat, Dapil VI, Abdul Rauf, ST, MM.
Dalam laporannya, Walikota Bima menyampaikan beberapa isu dan kebutuhan strategis yang tengah dihadapi pemerintah daerah, antara lain kebutuhan lahan dan penimbunan area Terminal AKAP Kota Bima yang saat ini kondisi terminal dara sudah sangat tidak untuk aktivitas transportasi antar kota dan pelayanan publik.
Sehingga harus segera dipindahkan, dana di kementerian perhubungan utk pembangunan sesungguhnya sudah tersedia namun persoalan lahan pembangunan dan biaya penimbangan ini yg memerlukan bantuan pemerintah propinsi NTB.
Keludian, penanganan jembatan di Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Nae, yang kondisinya sangat rawan terhadap luapan air dan berpotensi menyebabkan banjir bila tidak segera diperbaiki akan kembali menjadi pusat luapan banjir
Hal lain yang disampaikan adalah kondisi hutan di Kecamatan Wawo dan Lambitu yang kian memprihatinkan dan dikhawatirkan berdampak pada bencana ekologis di masa mendatang.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur NTB HM Iqbal menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Walikota Bima dalam mengidentifikasi permasalahan daerah. Gubernur menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti.
Khusus untuk jembatan di Tanjung dan Nae, saya minta segera dikirimkan data teknisnya, panjang, lebar, foto kondisi terkini, serta estimasi kebutuhan biayanya. Kebetulan dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Menteri PUPR.
“Kita akan upayakan dulu melalui lobi dana sisa tender di Kementerian PUPR. Kalau belum cukup aman, nanti kita masukkan sebagai usulan program tahun 2026 melalui APBD Provinsi NTB,” ujar Gubernur.
Selain memberikan arahan tindak lanjut, Gubernur juga menegaskan komitmen dukungan pemerintah provinsi terhadap upaya peningkatan layanan publik di Kota Bima. Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur berjanji akan memberikan hibah dua unit mobil operasional pengangkut sampah untuk memperkuat armada kebersihan Pemerintah Kota Bima.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kota Bima sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (GA. 212*)
