Gardaasakota.com.-Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn), Hassanudin, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB definitive hasil Pilkada 2024 Periode 2025-2030 yakni H Lalu Muhammad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Putri telah dilaksanakan pada Rabu 05 Maret 2025 di ruang rapat utama kantor DPRD NTB.
Sertijab digelar dalam momentum rapat paripurna Istimewa DPRD NTB dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda dan tiga orang wakil Ketua DPRD NTB yakni Lalu Wirajaya, Yek Agil dan Muzihir, juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Provinsi NTB, Foum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pimpinan Lembaga, para kepala Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan dan perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB, H Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan kesiapannya dalam menerima amanah memimpin NTB selama lima tahun kedepan.
“Amanah yang diberikan ini, tidak hanya bermakna sempit dalam menjalankan sebuah tugas, tetapi juga menjadi momen penting untuk menunaikan janji-janji kampanye kami. Bekerja nyata dengan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat. khususnya masyarakat di pesisir, warga-warga miskin yang ada di NTB,” tegas eks Dubes RI untuk Republik Turki ini.
Ia mengatakan, NTB adalah tanah yang diberkahi dimana alam dan budayanya sangat kaya, tanah yang tumbuh dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal. Negeri yang di dalamnya ada petani tangguh, nelayan yang gigih, wirausaha yang inovatif, dan generasi muda yang penuh harapan.
“Namun, tantangan di depan kita tidaklah ringan. Kita masih menghadapi ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses ekonomi, dan kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik. belum lagi pemerintah provinsi NTB yang mempunyai kemampuan fiskal yang sangat terbatas,” paparnya.
Dengan mimpi besar “bangkit bersama menuju NTB makmur mendunia”, ia mengatakan harus mulai menata diri. “Dan yang pertama kami tata adalah birokrasi di pemerintah provinsi NTB. Jika ingin berlari, mesin-mesin birokrasi bergerak dengan baik. Penataan dimulai dengan penerapan sistem meritokrasi. The right man in the right place. Penempatan personel pejabat di birokrasi kita bukan karena kesukuan, status sosial atau koneksi. Melainkan karena kemampuan, prestasi dan kerja keras,” tegasnya.
Transformasi digital dan peningkatan kualitas dan aksesibiltas layanan publik yang merata juga harus dilakukan. Semangat birokrasi pemprov NTB menurutnya harus berangkat dari term harus melayani bukan dilayani. Tapi tentu saja hal itu, kata Iqbal harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi.
“Yang tidak kalah pentingnya dalam penataan birokrasi adalah, peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah di kabupaten dan kota. kolaborasi ini merupakan pondasi penting dalam pembangunan daerah. khususnya dengan kondisi fiskal kita yang sangat terbatas. Dengan koordinasi dan kolaborasi, arah pembangunan menjadi jelas sehingga anggaran yang ada bisa dioptimalisasi untuk kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, memperkuat perekonomian NTB dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, daya saing yang ujungnya akan menaikkan pendapatan perkapita masyarakat. “Ini akan menjadi pondasi untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di NTB. Kami berkomitmen untuk membangun ekosistem industri pada komoditas-komoditas unggulan yang punya pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi di NTB. seperti pertanian, peternakan serta kelautan dan perikanan. Misi kami adalah mewujudkan industri agromaritim yang berkelanjutan. Hilirisasi bukan lagi opsi, tapi keharusan. Filisopfinya, apa yang dihasilkan di bumi NTB harus dirasakan sebesar-besar manfaatnya oleh rakyat NTB,” ungkapnya.
Pihaknya menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kepemimpinan yang kuat bukanlah yang berjalan sendiri, tetapi yang merangkul semua pihak. “Kami ingin bekerja bersama dengan DPRD, Forkopimda, pelaku usaha, akademisi, dan yang paling utama adalah rakyat NTB yang kami cintai. Lima tahun kedepan, kita tidak ingin hanya dikenang karena janji, tetapi karena bukti. Kita ingin masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan. Jalan desa yang lebih baik, rumah sakit yang lebih layak, anak-anak yang bersekolah tanpa beban biaya, dan peluang kerja yang lebih luas,” pungkasnya. (GA. Ese*)
