Gardaasakota.com.- Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muhammad Aminurlah, angkat bicara terkait isu adanya “dana siluman” yang disebut-sebut beredar dalam struktur anggaran daerah. Menurut politisi yang akrab disapa Bang Haji ini, tudingan adanya dana tak kasatmata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB tidak berdasar.
“Enggak ada dana siluman itu. Enggak ada anggaran siluman atau apa gitu loh dana siluman. Semuanya tanggung jawab gubernur kok eksekusinya,” ujar Aminurlah ketika ditemui wartawan di Mataram, Senin (14/7).
Isu dana siluman sebelumnya ramai dibicarakan setelah muncul tuduhan dari mantan anggota DPR yang menyebut adanya pos anggaran misterius. Tuduhan itu belakangan juga dikaitkan dengan pernyataan salah seorang mantan anggota Dewan, yang mempertanyakan adanya perubahan anggaran secara tiba-tiba.
Aminurlah menegaskan, setiap perubahan atau pergeseran anggaran telah diatur dalam regulasi. “Mau merubah itu ada pergeseran satu, pergeseran dua, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 163 dan 164. Itu jelas. Turunannya juga ada di Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” tuturnya.
Ia menilai tuduhan soal dana siluman muncul karena ketidaktahuan sebagian pihak terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah. “Urusan pergeseran itu urusan Pak Gubernur. Yang punya kewenangan itu namanya Peraturan Kepala Daerah. Lucu juga kita dengar ini tiba-tiba mau bawa ke APH (aparat penegak hukum), barangnya jelas kok dianggap siluman,” kata Aminurlah.
Terkait adanya isu transaksi “bagi-bagi uang” di DPRD NTB, Aminurlah enggan banyak berkomentar. “Saya enggak tahu itu. Okelah, itu persoalan lain,” ujarnya singkat.
Ia juga membantah jika eksekutif mengalokasikan anggaran berdasarkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD semata. Menurutnya, setiap program harus terencana dan tertuang dalam dokumen perencanaan. “Pak Gubernur enggak ada yang menilisasikan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran saja. Pokok pikirannya itu harus natural. Saya berharap Pak Gubernur tidak menjalankan keinginan orang-orang yang sesat,” ucap Aminurlah.
Bang Haji berharap polemik soal dana siluman tak dibesar-besarkan agar tak memicu kegaduhan di masyarakat. “Lucu ini tiba-tiba kok mau bawa ke penegak hukum barangnya jelas kok dianggap siluman,” katanya. (GA. Im*)
