Gardaasakota.com.- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak yang melekat pada seseorang, melainkan amanah yang harus terus diuji melalui kinerja, integritas, dan tanggung jawab nyata. Penegasan itu disampaikan saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.
Dalam suasana pelantikan yang sarat pesan evaluatif, Gubernur Iqbal menekankan bahwa penataan jabatan yang dilakukan merupakan hasil evaluasi kinerja lebih dari sepuluh bulan. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar rotasi administratif, tetapi upaya strategis untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan sejalan dengan visi pembangunan daerah serta arah kebijakan pemerintah pusat.
“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapa pun. Penilaian dilakukan secara objektif, berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan para pejabat yang dilantik.
Ia mengungkapkan, seluruh pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru diwajibkan menandatangani kontrak kinerja dan akan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat. Menurutnya, NTB tidak memiliki cukup waktu untuk berlama-lama dalam ritme kerja yang lamban.
“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan mewujudkan visi pembangunan NTB,” ujarnya dengan nada tegas.
Gubernur juga memberikan peringatan keras kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara konsisten, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Setiap kelalaian dalam pembinaan, kata dia, menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD, bukan semata kesalahan bawahan.
Sejumlah pejabat mengalami rotasi dan mutasi sebagai bagian dari penyegaran birokrasi. Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani dipercaya menjadi Asisten I Setda NTB, sementara Asisten I Setda NTB Fathurrahman mengemban tugas sebagai Kepala BPSDMD NTB. Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari bergeser menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB, sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri dipercaya memimpin Dinas Sosial PPA NTB.
Perubahan posisi juga terjadi pada Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady yang kini menjabat Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, serta Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kepala BPBD NTB. Sementara itu, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Bappeda NTB.
Pelantikan tersebut turut menetapkan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik sebagai Kepala Dinas Kominfotik NTB, dan Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih sebagai Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB sebelumnya, Yusron Hadi, dipercaya menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Adapun Kepala Dispora NTB Wirawan ditunjuk sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB, serta Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi dipercaya memimpin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan meniatkan setiap pengabdian sebagai ibadah. Ia memastikan, Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
