Mataram, Garda Asakota.- Janji program beasiswa tanpa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pernah digaungkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat Pilkada lalu kini dipersoalkan. Hingga memasuki tahun berjalan, kejelasan program tersebut tak kunjung tampak—baik dari sisi desain, pendanaan, maupun implementasinya di lapangan.
Ketiadaan informasi yang transparan memantik kritik dari kalangan mahasiswa. Koordinator Daerah BEM Nusantara NTB, Abed Aljabiri Adnan, menilai janji tersebut kini lebih menyerupai retorika politik ketimbang kebijakan yang dirancang secara matang.
“Janji beasiswa tanpa APBD hari ini hanya menjadi narasi kosong tanpa realisasi. Ini bukan sekadar kegagalan program, tapi kegagalan visi dalam membangun masa depan NTB,” kata Abed dalam keterangan tertulisnya.
Alih-alih memperluas akses pendidikan, pemerintah daerah justru dinilai menghentikan sejumlah program beasiswa sebelumnya tanpa menghadirkan skema pengganti yang setara. Situasi ini menimbulkan kekosongan kebijakan yang berpotensi memukul kelompok masyarakat berpenghasilan rendah—mereka yang selama ini paling bergantung pada intervensi negara di sektor pendidikan.
Dalam telaahnya, BEM Nusantara NTB mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar. Pertama, tidak adanya desain kebijakan yang jelas. Skema pembiayaan program beasiswa tanpa APBD belum pernah dipaparkan secara terbuka, termasuk mitra strategis yang disebut-sebut akan terlibat. Indikator penerima manfaat pun tak pernah diumumkan.
Kedua, penghapusan program lama tanpa substitusi. Kebijakan ini dinilai menunjukkan diskontinuitas yang berisiko menghambat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Ketiga, ketidaksinkronan antara visi pembangunan dan implementasi kebijakan. Di tengah tuntutan globalisasi dan kompetisi tenaga kerja, pendidikan semestinya menjadi prioritas strategis. Namun arah kebijakan yang ada justru memperlihatkan sebaliknya.
Padahal, berbagai kajian dalam ekonomi pembangunan menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan. Teori human capital yang dikembangkan ekonom seperti Theodore Schultz dan Gary Becker menegaskan bahwa investasi di sektor pendidikan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan produktivitas.
Bagi Abed, pengabaian terhadap sektor pendidikan bukan sekadar soal kebijakan yang tertunda, melainkan ancaman serius bagi masa depan daerah. “Ketika pendidikan tidak lagi diprioritaskan, maka yang sedang kita bangun bukan kemajuan, melainkan ketertinggalan yang disengaja,” ujarnya.
Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya diperkirakan akan meluas—mulai dari terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, meningkatnya ketimpangan sosial, hingga merosotnya daya saing SDM NTB di tingkat nasional.
BEM Nusantara NTB mendesak Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi untuk segera memberikan penjelasan terbuka sekaligus menghadirkan solusi konkret. Bagi mereka, pendidikan bukan sekadar sektor pembangunan, melainkan fondasi peradaban yang menentukan arah masa depan daerah. (GA. Im*)
