Gardaasakota.com.-Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 tahun, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan arah pembangunan yang semakin berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor transportasi penyeberangan dan layanan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal dalam kegiatan yang diinisiasi Dinas Perhubungan NTB bersama ekosistem penyeberangan di Lombok Timur, 12 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya membangun sistem layanan publik yang lebih manusiawi, efisien, dan berkelanjutan.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa pelabuhan tidak sekadar berfungsi sebagai simpul transportasi, melainkan sebagai wajah pelayanan publik yang pertama kali dirasakan masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, standar pelayanan pelabuhan harus ditingkatkan secara menyeluruh, mulai dari aspek kebersihan, kenyamanan, hingga tata kelola layanan. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga—antara pemerintah daerah, operator pelayaran, Karantina Kesehatan, Jasa Raharja, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya—menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem penyeberangan yang sehat, ramah, dan berorientasi pada pengguna jasa.
Dalam kerangka memperkuat konektivitas wilayah, Gubernur Iqbal menegaskan percepatan proyek strategis Bypass Port to Port sebagai prioritas pembangunan infrastruktur NTB. Proyek ini diproyeksikan menjadi game changer bagi konektivitas antarpulau, khususnya pada lintasan Lembar–Kayangan. Studi kelayakan proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, dilanjutkan dengan penyusunan detail engineering design, analisis dampak lingkungan, serta pembebasan lahan pada tahun berikutnya. Pembangunan fisik direncanakan dimulai awal 2027 dengan target penyelesaian paling lambat 2028 melalui skema pembiayaan yang efisien dan terkoordinasi dengan kementerian terkait.
Dampak pembangunan jalur baru tersebut diperkirakan signifikan. Waktu tempuh penyeberangan yang selama ini mencapai sekitar enam jam akan terpangkas menjadi kurang dari dua jam. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna jasa, tetapi juga mempercepat mobilitas logistik, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat arus wisatawan dari Bali menuju Lombok dan Sumbawa. Gubernur Iqbal pun mengingatkan masyarakat di sekitar kawasan penyeberangan, khususnya Pototano, untuk mulai berbenah sejak dini dalam menyambut peningkatan arus penumpang di masa mendatang.
Di sisi lain, perhatian serius juga diberikan pada dimensi kemanusiaan dalam layanan penyeberangan. Gubernur Iqbal mengapresiasi komitmen ekosistem penyeberangan Kayangan–Pototano yang memberikan keringanan biaya, bahkan layanan gratis, bagi ambulans yang membawa pasien rujukan maupun jenazah. Kebijakan ini dinilai penting mengingat tingginya beban biaya yang harus ditanggung keluarga pasien dari Bima dan Sumbawa yang selama ini harus dirujuk ke Mataram.
Namun demikian, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa solusi jangka panjang bukan hanya meringankan biaya rujukan, melainkan memperkuat layanan kesehatan di daerah asal. Pemerintah Provinsi NTB mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, seperti peningkatan RS Kota Bima dari tipe D menjadi tipe C yang tengah dikerjakan melalui APBN, agar mampu menangani penyakit rujukan utama seperti stroke, cuci darah, dan jantung. Selain itu, RS Manambai Sumbawa Barat juga ditingkatkan dari tipe C menjadi tipe B dan dijadwalkan diresmikan bertepatan dengan HUT ke-67 Provinsi NTB, sehingga layanan kesehatan rujukan tidak lagi terpusat di Mataram.
Gubernur Iqbal juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi pelabuhan dan armada kapal yang belum seragam dari sisi kebersihan, kenyamanan, dan perawatan. Ia meminta Dinas Perhubungan NTB menyusun standar layanan dan standar infrastruktur pelabuhan yang berlaku di seluruh NTB, serta menerapkan sistem penilaian atau rating kondisi kapal di setiap pelabuhan. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi operator untuk meningkatkan perawatan armada, karena kualitas kapal bukan ditentukan oleh usia, melainkan oleh manajemen perawatannya.
Lebih jauh, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya menyiapkan sistem transportasi publik sejak dini seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata NTB. Ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tanpa dukungan transportasi publik yang memadai berpotensi menimbulkan kemacetan dan penurunan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana terjadi di sejumlah destinasi dunia. Dengan belajar dari kota-kota global yang mampu mengelola puluhan juta wisatawan per tahun berkat sistem transportasi publik yang unggul, NTB didorong untuk membangun fondasi transportasi terintegrasi mulai sekarang.
Menutup rangkaian arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa memasuki usia ke-67 tahun, Provinsi NTB harus menunjukkan lompatan kualitas pelayanan publik. Pelabuhan dan kapal harus semakin aman dan nyaman, infrastruktur semakin terhubung, layanan kesehatan semakin merata, dan sistem transportasi semakin modern serta terintegrasi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan NTB tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga menghadirkan keadilan layanan dan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat. (*)
