Gardaasakota.com.-Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Bima, H Muhamad Aminurlah, kembali menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang hingga hari ini masih belum mengambil tindakan perbaikan atas kerusakan jaringan irigasi (JI) dan infrastruktur di Kecamatan Ambalawi dan Wera akibat hantaman banjir bandang yang menerjang kedua wilayah tersebut.
“Kita harus ingat dari masa transisi darurat menuju ke pemulihan belum ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bagaimana kita bisa berharap ketahanan pangan bisa terwujud jika infrastruktur yang dibutuhkan petani hingga hari ini belum diperbaiki. Saya minta ke Pak Gubernur untuk segera diperhatikan karena ini menjadi program prioritas pak Gubernur itu sendiri,” tegas pria yang akrab disapa Aji Maman ini saat menyampaikan interupsi pada saat rapat paripurna DPRD NTB yang digelar pada Selasa 22 April 2025.
Sebagaimana diketahui, Aji Maman sendiri kerap menyuarakan soal perbaikan jaringan irigasi di dua kecamatan ini yang mengalami kerusakan parah akibat terdampak bencana banjir bandang yang terjadi pada Februari lalu.
Apalagi menurutnya kerusakan yang diakibatkan oleh banjir bandang di Ambalawi dan Wera tersebut sangatlah parah merusak infrastruktur yang ada dan merusak sistem ketahanan pangan masyarakat. Selain merusak infrastruktur juga merusak DAM dan Bendungan serta jaringan irigasi pertanian masyarakat. Sedikitnya, kata Maman, sekitar 300 HA lahan pertanian gagal panen saat banjir melanda kedua kecamatan tersebut.
“Ratusan hektar lahan produktif tersebut rusak parah akibat banjir melanda sejumlah desa di dua kecamatan itu, bahkan banyak masyarakat gagal panen karena dihantam banjir,” ujar mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini.
“Bagaimana mungkin tercipta ketahanan pangan jika jaringan irigasi pertanian tidak diperbaiki, DAM dan bendungan tidak dibangun dengan baik. Oleh karena itu saya mendesak Bupati Bima dan Gubernur NTB untuk segera mengatensi persoalan perut ratusan kepala keluarga di Wera dan Ambalawi itu dengan memperhatikan pertanian mereka,” timpalnya lagi.
Menanggapi desakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) NTB di saat rapat paripurna ini, Gubernur NTB, H Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan secepatnya akan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I terkait dengan kerusakan sistem jaringan irigasi, bendungan atau DAM yang terjadi di Ambalawi dan Wera.
“Jadi teman-teman harus ingat dalam perbaikan perbaikan infrastruktur itu, kewenangan itu terbagi, tidak hanya di Provinsi, ada juga di Kabupaten. Jadi Kabupaten juga punya kewajiban untuk menyelesaikan itu. Selain itu kewenagan itu ada juga di pusat. Nah, peran yang dari Provinsi itu akan kami segera anggarkan,” ujarnya Gubernur Iqbal singkat usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTB, Selasa 22 April 2025. (GA. Im*)
