Gardaasakota.com.-Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Yuliana, S.Sos, menegaskan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah sebagaimana diinisiasi salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Kota Bima 2024, bisa saja terlaksana. Hal itu tergantung dari kemampuan anggaran daerah (APBD).
Menurutnya, visi dan misi paslon itu sah-sah saja digaungkan dan dilaksanakan, tentu dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Program PKH daerah bisa saja terlaksana tergantung kemampuan anggaran daerah itu sendiri,” kata Yuliana.
Meski begitu, Yuliana mengaku untuk saat ini pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan, mengingat belum ada daerah yang menjalankan program itu. Meski dalam aturan, anggaran PKH bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
“Tapi itu semua akan kembali pada kemampuan anggaran daerah,” tandasnya via ponselnya, Rabu pagi (9/10/2024).
Seperti dilansir media ini sebelumnya, program PKH Daerah menjadi salah satu program unggulan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima nomor 1, H. A. Rahman H. Abidin SE dan Feri Sofiyan SH (Man-Feri). Program itu sebagai bentuk kepedulian Man-Feri dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Bima.
Program PKH daerah MARI akan mengakomodir masyarakat pra sejahtera yang tidak diakomodir oleh PKH nasional. Dasar hukumnya adalah peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan.
Selain akan diwujudkan di Kota Bima dan menjadi inovasi Man-Feri, program tersebut telah ada di daerah lain, seperti di Provinsi Banten dan Jawa Timur. Hingga saat ini program itu masih berjalan dengan nama program PKH plus. (GA. 212*)
