Kota Bima, Garda Asakota.-Proyek pelebaran sungai melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Sungai Nae-Te dan JICA Sungai Melayu di Kota Bima bertujuan mengendalikan banjir perkotaan dengan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.
Proyek yang didanai Bank Dunia dan JICA ini sebagian besarnya juga difokuskan pada penanganan pembebasan lahan seperti di sepanjang alur sungai Melayu dari Jatibaru hingga Ule.
Proyek dengan total kontrak hingga tahun 2026 senilai Rp238,7 miliar tersebut kini masih terkendala soal nilai pembebasan lahannya sehingga belum bisa di tangani pekerjaannya hingga sekarang padahal ada sedikitnya lima jembatan yang harus di kerjakan.
Pelaksana Teknik BBWS, Mansyur, mengaku Proyek JICA (Sungai Melayu) fokus pada normalisasi Sungai Melayu dan pembangunan kolam retensi Melayu sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Namun Proyek sempat mengalami kendala pembebasan lahan dan penolakan sebagian masyarakat, namun pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pendataan hingga sekarang.
Mansyur mengatakan Pemerintah Kota Bima berkomitmen penuh untuk menyelesaikan permasalahan lahan agar proyek ini berjalan lancar.
“Pada prinsipnya pihak BBWS dan PT Brantas itu mengeksekusi saja apa-apa yang menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan proyek pelebaran sungai baik oleh JICA pun NUFReP yang masuk ke Kota Bima ini termasuk pekerjaan di aliran sungai Melayu mulai Jatiwangi hingga Ule,” ujarnya.
Mansyur mengaku yang terkendala saat ini dalam proyek pelebaran sungai adalah soal pembebasan lahan di wilayah aliran sungai Melayu mulai Jatibaru hingga Ule yang masih di upayakan oleh pemerintah Kota Bima agar selesai secepatnya.
Di sepanjang alur tersebut nantinya ada lima jembatan yang akan di tangani yakni Jembatan Lewi Jambu 1, Jembatan Lewi Jambu 2, Jembatan jalan di Ponegoro Gudang obat, jembatan dekat Dam Lela, dan Jembatan dekat RSUD Ranggo Kota Bima. Total penanganan di sepanjang aliran sungai Melayu ini sekitar 5 Km. (GA. 003*)
