Gardaasakota.com.-Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., menghadiri kegiatan “Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat” yang digelar di Kantor Bupati Sumbawa pada Senin 17 November 2025:
Kegiatan Koperasi untuk Negeri bertujuan untuk mewujudkan Asta Cita 3,4,5,6 dan 8 Presiden Republik Indonesia“.
Acara tersebut dihadiri tokoh penting dari berbagai lembaga strategis. Menteri Koperasi dan UKM memberikan arahan secara virtual, disusul kehadiran Dirjen Kemenkop dan perwakilan dari Kementerian ESDM. Hadir pula Gubernur NTB, Kapolda NTB, Kajati NTB, Kabinda NTB, Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, serta Bupati Sumbawa Barat. Jajaran Forkopimda lingkup Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa juga turut hadir, bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Kapolda Sulawesi Utara, yang memberikan dukungan terhadap penguatan koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan manfaat Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus wujud kehadiran negara melalui Polri dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah lingkar tambang.
SHU disalurkan kepada 29 desa di lima kecamatan dengan total penerima manfaat 3.403 orang.
Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K. menegaskan komitmen Polri dalam mengawal proses penyaluran SHU agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, Asta Cita menjadi landasan untuk memperkuat pemerataan ekonomi, ketahanan sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penyaluran SHU kami fokuskan pada program-program yang sejalan dengan agenda tersebut,” ungkapnya.
Kapolda NTB menyampaikan delapan prioritas penggunaan SHU, mencakup penguatan kesejahteraan anggota koperasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang termasuk UMKM dan pelatihan kerja, peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, serta penguatan layanan kesehatan dan bantuan alat kesehatan. Prioritas lainnya meliputi pengembangan infrastruktur lokal, program lingkungan berkelanjutan seperti rehabilitasi pascatambang, penguatan cadangan modal koperasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Dengan langkah-langkah ini, kami memastikan peran koperasi tambang bukan hanya soal bisnis, tapi berdampak nyata bagi masyarakat luas,” tegas Kapolda NTB. Penyerahan SHU dilakukan secara simbolis bersama pimpinan daerah yang hadir, dengan harapan memberikan dorongan langsung bagi masyarakat penerima.
Kapolda NTB menambahkan bahwa jumlah penerima manfaat mencerminkan kolaborasi antara koperasi, pemerintah, masyarakat, dan Polri. “Kami berharap penyaluran SHU ini memperkuat kontribusi koperasi, dalam mendukung pembangunan nasional. Semoga apa yang dilakukan hari ini, membawa manfaat nyata bagi anggota, masyarakat, dan daerah tambang,” tuturnya.
Ia menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Polri dalam mengawal transparansi dan ketepatan sasaran program koperasi. “Ini bukan hanya tentang SHU, tapi tentang bagaimana koperasi menjadi mesin kesejahteraan. Polri akan selalu hadir untuk memastikan prosesnya berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran,” katanya. (*)
