Gardaasakota.com.-Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram. Seminar yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Mataram pada Senin 27 Oktober 2025, yang mengangkat tema “Dukungan Regulasi yang Berpihak pada Peningkatan Akses, Kapasitas, dan Kesejahteraan Perempuan”.
Dalam paparannya, Ketua DPRD NTB menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya di wilayah pesisir. Ia menyebut bahwa budaya patriarki masih membatasi ruang partisipasi dan kepemimpinan Perempuan.
“Hal ini kemudian berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti modal, pelatihan, teknologi, dan posisi pengambilan Keputusan,” kata Srikandi Udayana yang memimpin Gedung parlemen udayana selama hampir tiga periode kepemimpinan ini.
Lebih jauh, sosok politisi senior Partai Golkar NTB menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada banyaknya regulasi yang telah dibuat, melainkan pada sejauh mana regulasi tersebut berjalan secara optimal. “Ada Perda, tidak ada Pergub, ada Pergub, tidak ada anggaran,” ujarnya menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan dan dukungan anggaran agar implementasi regulasi benar-benar berpihak pada perempuan.
Isvie pun kemudian mendorong lahirnya regulasi dan kelembagaan yang lebih responsif gender, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, perempuan harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek.
“Kolaborasi dengan kalangan akademisi juga dinilai penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan berbasis pada bukti empiris dan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Isvie.
Wagub NTB: Perempuan Bukan Sebagai Pelengkap
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP menegaskan posisi perempuan bukan sebagai pelengkap, tetapi perempuan harus mengisi setiap proses pembangunan di NTB.
“Keterlibatan perempuan dalam suatu proses pembangunan, harus disepakati bersama. Setiap kesempatan dalam posisi tertentu, perempuan harus mampu menampilkan pondasi kelilmuan, baik dalam birokrasi maupun di luar birokrasi”, tuturnya saat menyampaikan sambutan pada Seminar Nasional Sosiologi yang diselenggarakan Program Studi FHSIP Unram (27/10/2025).
Lebih lanjut dijelaskannya, sejalan dengan tema seminar, Perempuan Pesisir dan Kepulauan dalam Konstelasi Pembangunan Pariwisata Inklusif. Pemerintah NTB memiliki tiga pilar Program NTB Makmur-Mendunia, dengan ketentuan setiap pengambilan kebijakan melibatkan isu gender, dan keterlibatan perempuan.
“NTB dengan tiga pilar pembangunan, diantaranya menuntaskan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan dan NTB sebagai icon pariwista dunia. Tentunya setiap kebijakan mengikutsertakan isu gender dan partisipasi perempuan,” urainya.
Selain itu, Wagub mengingatkan perempuan dengan kepercayaan dan posisi yang diamanahkan, mesti selaras dengan kemampuan yang dimiliki.
“Periode pertama saat menjabat Bupati Bima, posisi strategis dipegang oleh perempuan. Saat itu Bupati, Ketua DPRD, KPU adalah perempuan. Tidak berarti mengenyampingkan peran laki-laki dalam setiap proses pembangunan. Kepercayaan, harus selaras dengan kemampuan kita, dalam mengisi setiap posisi dan amanah yang diberikan,” ujarnya bercerita ketika mengemban amanah di Kabupaten Bima.
NTB adalah salah satu provinsi kepulaun, sebagian besarnya tinggal di daerah pesisir. Masyarakat kita masih bergantung kepada potensi kelautan, perikanan dan pariwisata.
“NTB merupakan provinsi kepulauan, masyarakat kita masih memanfaatkan potensi kelautan perikanan dan pariwisata. Pada sektor pariwisata memberikan dampak besar terhadap ekonomi NTB, namun perempuan pesisir masih menghadapi kesenjangan terhadap akses publik, pendidikan, kesejahteraan,” imbuhnya.
Ditambahkannya, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam membuat kebijakan dengan melibatkan perspektif gender. Keikutsertaan perempuan dalam setiap program pembangunan di NTB.
“Masa kepempinan kami masuk delapan bulan, dan kami membuat kebijakan agar setiap OPD di Pemprov NTB agar mengikutsertakan isu gender pada setiap program, sesuai visi dan misi kami NTB Makmur-Mendunia” jelasnya.
Pada sektor wisata, wagub berharap agar potensi wisata diperhatikan dengan menjaga keamanan dan kebersihan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) terkelola pula dengan baik.
“Pada sektor wisata, pentingnya kesiapan kita dalam menyiapkan SDM, menjaga keamanan dan kebersihan. Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) harus membuka diri, tampil dan berbicara potensi wisata yang ada di desa (daerah) masing-masing. Kedepannya, kolaborasi Pemerintah NTB dan Unram melalui dukungan inovasi. Menyiapkan SDM serta mendorong peran perempuan dalam sektor ekonomi dan pariwisata,” pungkasnya. (**)
