Komisi X DPR RI Pastikan SK PON Nusatenggara XXII 2028 Segera Terbit Sebelum Mei, Akibat Efisiensi Gandeng Provinsi Lain Untuk Membantu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, HL Hadrian Irfani dan Ketua KONI NTB, H Mori Hanafi.

Mataram, Garda Asakota.-Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H Lalu Hadrian Irfani, mengaku saat sekarang Komisi X DPR RI terus mendorong pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpora RI agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Nusatenggara (NTB-NTT) XXII tahun 2028.

“Saat sekarang Komisi X DPR RI sedang mengebut agar SK PON Nusatenggara 2028 itu segera terbit. Insha Alloh sebelum bulan Mei SK itu sudah bisa diterbitkan. Ini kita lagi dorong terus, tinggal memenuhi beberapa persyaratan aja dari KONI,” ujar anggota DPR RI utusan dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok ini saat menjawab pertanyaan wartawan, Rabu 04 Maret 2026.

Anggota DPR RI yang juga Ketua DPW PKB Provinsi NTB dua periode ini menjelaskan  prinsip penyelenggaraan PON NTB-NTT 2028 adalah efisiensi dan venue harus tepat guna,  Sebab menurutnya belajar dari penyelenggaraan dua (2) PON sebelumnya yaitu PON Papua dan PON Sumut-Aceh, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun bangunan venue pendukung PON.

“Tapi ternyata setelah venue dibangun, karena tidak ada event paska PON sampai dengan hari ini maka venue itu menjadi terbengkalai disebabkan biaya perawatan yang mahal sementara Pemda tidak cukup anggaran untuk merawat itu. Di Papua itu ada Stadion Lucas Enembe, stadion bertaraf Internasional, tapi karena event tidak ada disitu, maka provinsi dalam hal ini Provinsi Papua tidak mampu melakukan maintenance atau perawatan,” ungkap politisi yang akrab disapa Miq Ari ini.

Atas dasar itulah, menurutnya penyelenggaraan PON Nusatenggara 2028 yang akan dilakukan di NTB-NTT didasari dengan prinsip efisiensi dan tepat guna sehingga tidak ada lagi Pembangunan venue yang baru. “Jadi menggunakan venue-venue yang sudah ada untuk direhab dan diperbaiki. Sementara Cabor-cabor seperti Bowling, cabor-cabor yang menggunakan fasilitas kolam renang yang tidak ada sarananya di NTB dan NT, pelaksanaannya akan menggadeng provinsi lain seperti DKI Jakarta. Kenapa hal ini dilakukan. Karena Presiden tidak mau ada Pembangunan venue baru, jadi menggunakan venue yang ada minimal direvitalisasi,” cetusnya.

Hanya saja menurutnya pelibatan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan PON Nusatenggara 2028 itu belum final. “Belum final Jakarta. Ini masih bisa Jawa Timur atau Kalimantan Timur, untuk mempersiapkan itu. Yang jelas dari Provinsi-provinsi yang ada, yang baru mengajukan adalah Jakarta sebagai pendamping tuan rumah PON Nusatenggara 2028,” ujar Miq Ari.

Disamping itu, menurutnya kesiapan APBD Provinsi NTB tidak ada untuk membangun venue-venue baru. Kedua, dari sisi APBN, Pemerintah Prabowo-Gibran sedang melakukan efisiensi anggaran. “Tidak mungkin ada anggaran seperti membangun venue saat PON Papua dulu atau PON Sumut. Meskipun anggaran yang dipergunakan sharing antara Pempus dan Pemda. Sementara kita, sharing pun saya rasa kita tidak akan mampu APBD kita untuk melakukan hal itu, termasuk NTT sehingga diberikan alternatif daerah-daerah yang sudah memiliki venue tersebut, salah satunya adalah DKI Jakarta. Meski itu juga belum final, sedang kita matangkan,” timpalnya.

Venue-venue yang tidak ada di NTB-NTT itu seperti venue untuk olahraga bowling, venue-venue untuk olahraga aquatiq seperti renang, senam indah, polo air. “Itu gak ada kita punya yang bertaraf internasional karena cabor yang bertarung di PON itu harus cabor-cabor yang dipertandingkan di Sea Games, Asian Games, dan olympiade,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Persiapan PON Nusatenggara XIII 2028 yang digelar di KONI Pusat pada 27 Februari 2026 lalu, pembagian cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada ajang PON Nusa Tenggara XXII/2028 akhirnya menemui titik terang.

Ketua KONI NTB Mori Hanafi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesepakatan yang telah dicapai para pemangku kepentingan. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa PON 2028 akan mengusung konsep efisiensi dengan melibatkan Jakarta sebagai provinsi penyangga. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan PON 2028 tidak terbebani oleh pembangunan venue baru yang memakan biaya besar.

Berdasarkan hasil kesepakatan rakor tersebut, NTB sebagai salah satu tuan rumah akan menyelenggarakan total 26 cabor. Daftar cabor PON 2028 di wilayah NTB meliputi kategori Olympic seperti panahan, atletik, basket, dayung, golf, triathlon, voli pasir, panjat tebing, judo, dan angkat besi. Selain itu, KONI NTB juga sukses mengamankan cabor karate serta beberapa cabor populer SEA Games seperti selam, ski air, esport, futsal, dan soft tennis.

Tak hanya itu, sembilan cabor privilege tuan rumah juga tetap diperjuangkan untuk tetap digelar di NTB. Cabor-cabor tersebut antara lain tarung derajat, muaythai, sport dance, hapkido, biliar, bermotor, aerosport, petanque, padel, dan berkuda-memanah. ”Cabor privilege tetap kita perjuangkan karena ini tidak membutuhkan venue baru, sehingga sejalan dengan prinsip efisiensi PON 2028,” tegas Mori.

Di sisi lain, terdapat beberapa cabor yang awalnya direncanakan di NTB dan NTT, namun akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Penyesuaian ini dilakukan karena Jakarta dinilai sudah memiliki fasilitas yang mumpuni. Cabor yang resmi digeser ke Jakarta dalam gelaran PON 2028 ini meliputi akuatik, anggar, senam, hockey, menembak, balap sepeda, berkuda-equestrian, baseball/softball, tenis lapangan, rugby 7, gulat, ice skating, skateboard, dan boling.

Langkah ini diambil demi menjaga kualitas pertandingan tanpa harus memaksakan pembangunan infrastruktur baru di daerah.

Sementara itu, wilayah NTT akan menjadi panggung bagi 22 cabor PON 2028. Beberapa cabor yang akan digelar di NTT adalah bola tangan, voli indoor, layer, modern pentathlon, selancar ombak, tenis meja, cricket, bulutangkis, sepak bola, taekwondo, dan tinju yang merupakan cabor Olympic.

Ditambah dua cabor DBON, pencak silat dan wushu. Cabor SEA Games seperti kickboxing, sepak takraw, dan catur. Cabor world games yakni aerosport dan angkat berat. NTT juga mengusulkan sejumlah cabor privilege yakni kempo, gateball, berkuda-pacuan, dan barongsai.

Daftar pembagian cabor PON 2028 yang telah disepakati ini selanjutnya akan diserahkan kepada Menpora untuk mendapatkan keputusan akhir. Mori Hanafi berharap, dengan tuntasnya pembagian ini, KONI NTB dan pihak terkait bisa segera fokus pada persiapan atlet dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada demi kesuksesan PON Nusa Tenggara XXII/2028. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page