 |
| Pengurus KONI Kota Bima saat menghadiri Rakor yang dihadiri jajaran pengurus lainnya dan Pimpinan Cabor, Sabtu siang (13/8/2022). |
Kota Bima, Garda Asakota.-
KONI Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan semua pengurus dan Ketua Cabang Olahraga (Cabor), di Sekretariat KONI Kobi Kawasan Paruga Nae Manggemaci, Sabtu (13/8/2022). Rakor tersebut membahas persiapan menyambut agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2022 dan sejumlah dinamika yang berkembang akhir-akhir ini.
Ketua KONI Kota Bima Feri Sofiyan, SH, saat sambutan mengatakan, soal dinamika seperti adanya keinginan dan menggagas dilaksanakan Musorkot. Menurutnya bahwa hal itu sesuatu yang wajar di era demokrasi, siapapun bebas saja menyampaikan keinginannya.
“Dinamika itu hal yang biasa dan wajar ini jaman demokrasi, semua orang bebas mengekspresikan keinginannya.
Namun sekalipun itu demokrasi, tentu ada mekanisme dan saluran yang harus kita taati dan patuhi karena KONI bukan organisasi abal-abal tapi organisasi yang memiliki AD dan ART,” tegasnya di hadapan pengurus KONI Kobi dan para Ketua Cabor.
Diakuinya, kepengurusan KONI yang sekarang akan berakhir September 2022 sehingga wajar jika dilaksanakan musyawarah Kota. Hanya saja diingatkannya bahwa, belum lama ini KONI Kota Bima mendapat SK perpanjangan dari KONI NTB hingga Desember 2022 nantinya.
“Kami sendiri mempersilahkan kepada teman teman semuanya untuk menggagas dan mempersiapkan Musyawarah Kota itu agar KONI Kota Bima kedepannya terus berkiprah positif, tentu saya juga ingatkan agar jangan sampai urusan sekecil ini disusupi unsur unsur politis dan kepentingan pribadi.
Jangan sampai ada penggagas membawa-bawa nama cabor padahal cabor tidak tahu sama sekali. Tidak pernah dibicarakan dengan cabor, tapi mengatasnamakan cabor, ini tentu sudah di luar mekanisme,” katanya.
Ditegaskannya bahwa Pengurus KONI bekerja sukarela sebagai wujud tanggungjawab moral untuk membesarkan olahraga di Kota Bima, sehingga mau berpartisipasi sebagai bentuk kepedulian.
Menyinggung soal uang bonus yang dijanjikan untuk Atlet peraih medali di PON Papua, memang diakuinya di rancangan awal saking besarnya keinginan pihaknya untuk memberikan perhatian pada atlit peraih Medali PON Papua, diasumsikan atlit peraih medali emas akan mendapatkan bonus Rp50 juta.
“Tetapi karena kondisi keuangan daerah kita begitu ketat, sehingga setelah kami hitung hitung kemampuan KONI hanya Rp30 juta untuk perorangan.
Dan tentang angka pantas dan patutnya sebagai bentuk penghargaan KONI kepada atlit kita dan seandainya kalau kita paksakan bonus Rp50 juta maka pembinaan untuk menghadapi Porprov itu tidak ada sama sekali.
Lalu bagaimana dengan kelanjutan kita di sini, karena keberadaan KONI itu tidak semata mata hanya memberikan bonus kepada atlit yang meraih medali emas. Bagaimana dengan nasib cabor cabor yang ada dalam menghadapi Porprov nantinya, itu juga yang penting kita pikirkan,” tegasnya.
Kalau mau jujur, kata dia, mestinya di mana mana, bukan KONI yang memiliki tanggungajawab moral yang memberikan bonus kepada atlit tapi Pemerintah dan itu di atur oleh Undang Undang. “Apresiasi harusnya oleh Pemerintah,” tegas Feri lagi.
Kenapa harus disampaikan hal ini agar tidak ada kecurigaan diantara kita, tidak ada saling intip mengintip, sebab semua di KONI dilaksanakan secara transparan. “Lagi pula selama ini kami tidak pernah melihat nilai dan fisik uangnya, kami hanya melihat secara administrasinya saja.
Mestinya kalau ada hal hal yang ingin disampaikan yang dirasa tidak pas, mari kita duduk satu meja, sampaikan kepada kami apa masalahnya.
Kalaupun ada yang merasa tidak puas, sampaikan pada kami karena kita di sini bukan cari makan, tapi bagaimana kita mendorong, mensupport, agar olahraga di Kota Bima ini bisa kita banggakan bersama sama,” tuturnya.
Kembali pria yang juga Wakil Walikota Bima tersebut berharap kalau ada yang belum jelas, dia persilahkan untuk mendatangi pihaknya, lalu sampaikan apa masalahnya karena KONI itu steril dari urusan politik walaupun dia sadar banyak pengurus Parpol ada di KONI. “Jadi, di KONI ini tidak ada urusan politik, tidak ada yang ditutup tutupi. Semuanya jelas, transparan,” tegasnya lagi.
Di tempat yang sama, Pengurus Harian KONI Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, juga menegaskan bahwa, KONI selama ini telah bekerja sesuai aturan.
Adapun hal-hal terkait isu digelarnya Musorkot, KONI NTB tentu memiliki pertimbangan lain sehingga SK kepengurusan saat ini diperpanjang. “Mungkin saja pertimbangannya karena persiapan Porprov dalam waktu dekat,” katanya.
Soal dinamika menurut pria yang juga Ketua DPRD Kota Bima tersebut, hal yang wajar. Namun yang perlu dilakukan yakni di ujung pengurusan ini semuanya bisa bekerja sama, bersatu untuk mempersiapkan diri menghadapi Porprov 2022.
Alfian juga menanggapi soal bonus atlet. Kata dia, realisasi bonus itu atas keputusan bersama. Sebab, estimasi awal pemberian bonus tidak masuk dalam APBD untuk pemberian bonus.
“Pemberian bonus itu murni keinginan kami di KONI, jadi jangan dipolemikkan. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan bertanya di sini agar tidak berkembang di luar,” sarannya.
“Memang dalam estimasi awal dana tersebut tidak termasuk rincian dalam APBD untuk pemberian bonus kepada atlit, itu tidak ada. Niat kami sebagai pengurus KONI bagaimana dana Rp300 juta itu kita persiapkan untuk bonus atlit dan itu kadung terlanjur janji juga, ini hanya niat baik kami,” timpalnya lagi. (GA. 212*)
