Gardaasakota.com.-Pemerintah Pusat menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih dengan dukungan modal yang solid dan terstruktur. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam acara Sosialisasi dan Monitoring Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih yang digelar di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Sabtu (2/8).
Dalam acara yang dihadiri jajaran pejabat tinggi, termasuk Anggota DPR RI Dapil NTB 2 H. Muazzim Akbar, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didik Herdiawan, serta para bupati/walikota, kepala desa, pimpinan BUMN, Zulkifli Hasan membeberkan rencana besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa melalui koperasi.
Modal Ratusan Triliun untuk Koperasi Desa
Zulkifli menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih bukanlah sekadar proyek simbolis. Pemerintah telah menyiapkan payung hukum dan mekanisme pembiayaan yang konkret. Salah satunya adalah kebijakan Kementerian Keuangan yang memungkinkan koperasi desa mengakses plafon kredit hingga Rp3 miliar per unit koperasi melalui skema dana bergulir berbasis kebutuhan riil.
“Sudah ada Permenkeu Nomor 49. Koperasi sekarang bisa akses modal langsung. Tapi kita pakai cara benar: bukan dibagi-bagi, tapi disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Mau pinjam Rp50 juta, buat proposal yang sederhana, tapi jelas,” ujar Zulkifli Hasan.
Model Usaha Siap Jalan: Pupuk, LPG, Sembako hingga Klinik Desa
Untuk memastikan koperasi benar-benar hidup dan berkelanjutan, Menko Pangan menekankan pentingnya membangun model bisnis yang pasti untung. Pemerintah telah merancang sistem bisnis koperasi yang mengintegrasikan rantai pasok bahan pokok langsung dari BUMN seperti Bulog dan Pertamina, termasuk menjadi penyalur pupuk, LPG 3 kg, sembako, dan layanan dasar seperti apotek dan klinik desa.
“Koperasi jangan hanya jadi nama. Harus punya usaha yang menghasilkan. Kita siapkan dari hulu ke hilir: dari pupuk, LPG, sembako, hingga layanan kesehatan. Semua ini agar masyarakat desa tidak tergantung rentenir,” katanya.
Tak Perlu Gedung Baru, Gunakan Aset Desa
Salah satu strategi percepatan adalah memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Menurut Zulkifli, desa tak perlu membangun gedung baru untuk koperasi. Kantor desa, balai desa, bahkan bekas pustu bisa difungsikan. Dengan efisiensi anggaran, dana dapat difokuskan untuk penguatan modal usaha, bukan infrastruktur fisik.
Pelatihan Murah dan Efisien, Tanpa Hamburkan APBN
Menko Pangan juga mengkritisi model pelatihan koperasi yang selama ini boros anggaran. Ia mengusulkan pendekatan pelatihan berbasis modul video, buku, dan pendampingan digital yang lebih murah namun tetap efektif. APBN, menurutnya, harus digunakan bijak dan difokuskan untuk pemberdayaan nyata, bukan kegiatan seremonial.
“Kita tidak butuh pelatihan di hotel. Modalnya kecil, tapi hasilnya besar. Kita bikin pelatihan pakai video, pakai pulsa, bukan menghamburkan APBN buat seminar,” ujarnya tegas.
Target Oktober: 80.000 Koperasi Harus Operasiona
Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden RI menargetkan agar 80.081 koperasi Merah Putih yang telah terbentuk harus sudah operasional penuh paling lambat Oktober 2025. Dengan sistem pembiayaan yang sudah siap, model bisnis yang jelas, serta dukungan penuh dari BUMN, koperasi diharapkan mampu menjadi garda depan ekonomi rakyat.
“Kita sudah masuk tahap dua. Bukan lagi pembentukan, tapi pengoperasian. Ada pupuk? Ada. Sembako? Ada. LPG? Ada. Bisnis jalan, modal masuk. Kalau kita kerjakan ini serius, rakyat akan mandiri,” pungkasnya. (GA. Ese*)
