Gardaasakota.com.-Semangat perjuangan pembentukan calon daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus digelorakan. Jika sebelumnya semangatnya adalah dengan membangun pergerakan jalanan, kali ini Komite Percepatan Pembentukan PPS (KP4S) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan sejumlah narasumber dari KP3S, Kesbangpoldagri, Aliansi Lombok Bersatu, dan dari Akademisi.
FGD tersebut digelar di Hotel Golden Palace Mataram, Senin 16 Juni 2025, dengan mengambil tema besar “Menakar Kesiapan dan Arah Strategis Pembentukan PPS Demi Terciptanya Situasi Yang Aman dan Kondusif di NTB,”.
Sekretaris KP4S, Zulkarnain, ST MT., yang juga menjadi moderator dalam kegiatan tersebut mengatakan Calon DOB PPS memiliki kesiapan yang tinggi secara administratif untuk dijadikan DOB PPS.
“Secara administratif, skor DOB PPS itu sangat tinggi sekali yakni sekitar 470 dibandingkan dengan calon DOB yang lain,” ujar Zulkarnain yang juga Dosen di Universitas Samawa ini.
Secara politik, gerakan percepatan DOB PPS ini juga menurutnya tidak membawa distorsi hubungan antara masyarakat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa karena gerakan ini sifatnya perjuangan pemisahan secara administratif pemerintahan saja.
“Bahkan perjuangan ini dianggap mulia dan tidak akan berdampak pada munculnya disharmoni hubungan antara masyarakat kedua pulau,” kata Zulkarnain mengutip narasi yang disampaikan oleh sejumlah narasumber di FGD tersebut.
Kedepan, ia meyakini gerakan DOB PPS itu akan bisa terwujud jika semua elemen pergerakan seperti KP3S, KP4S, maupun elemen pergerakan yang lain dapat duduk bersama menggelar musyawarah mufakat untuk mewujudkan perjuangan tersebut.
“Jadi tidak an sich gerakan yang dibangun itu gerakan lapangan seperti aksi demonstrasi dan lainnya tapi dengan melakukan duduk bersama untuk melakukan musyawarah mufakat,” terangnya.
Bahkan dari FGD itu, ia berkesimpulan telah muncul kesepahaman bahwa perjuangan DOB PPS itu harus dibangun dengan memunculkan senergitas dari masyarakat kedua pulau itu untuk meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa DOB PPS itu semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kedua pulau ini.
“Jadi bukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa tapi ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat kedua Pulau ini,” tandas Zulkarnain. (GA. Im*)
